Bujurnews.com — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menandatangani enam kontrak baru senilai total Rp1 triliun untuk mendukung pembangunan tahap II kawasan IKN. Penandatanganan dilakukan oleh PPK XIV-2025 Rizal Falevi dan PPK XXI-2025 Siddiq Permana bersama para pemegang Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO), disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Dalam sambutannya, Basuki menegaskan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan bagian dari langkah strategis berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN hingga 2028.
“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Tahun 2026 nanti mungkin akan ada lagi untuk pekerjaan lanjutan. Proses ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).
Enam kontrak tersebut terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Paket utama yang diteken adalah Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer, mencakup 10 ruas utama dan 4 jembatan. Proyek tahun jamak ini dijadwalkan rampung pada 2027 dan dikerjakan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga.
Lima paket konsultan manajemen konstruksi lainnya ditujukan untuk memulai pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, meliputi:
1. Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
2. Manajemen Konstruksi Gedung dan Kawasan DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara.
3. Manajemen Konstruksi Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
4. Manajemen Konstruksi Gedung dan Kawasan DPD dan MPR serta bangunan pendukungnya oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
5. Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.
Basuki menegaskan, pelibatan berbagai konsorsium nasional ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan IKN.
“Instrumen kami hanya DIPA dan regulasi, sementara Bapak-Ibu dari KSO-lah yang menciptakan lapangan kerja. Insya Allah, kegiatan ini akan membuka banyak peluang bagi kontraktor, pekerja konstruksi, dan konsultan,” tutur Basuki.
Usai penandatanganan kontrak, Otorita IKN melanjutkan kegiatan dengan pre-construction meeting (PCM) terintegrasi bersama seluruh penyedia jasa. Pertemuan ini membahas empat agenda utama, yakni Manajemen Konstruksi Induk, Pembangunan Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.
PCM digelar untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas pihak sebelum konstruksi dimulai. Forum ini juga berfungsi sebagai langkah mitigasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan efisien dan minim hambatan.
Melalui kegiatan ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan sesuai arahan Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Kami memastikan pembangunan IKN terus berjalan secara terencana, transparan, dan tepat sasaran, demi terwujudnya pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan,” pungkas Basuki.
