Bujurnews.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah isu keterlibatan dirinya dalam PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang kembali beredar di media sosial. Melalui Juru Bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar.
“Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar,” ujar Jodi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Jodi menegaskan bahwa Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa punbaik langsung maupun tidak langsung dengan TPL. “Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” tegasnya.
Ia menyampaikan, sebagai pejabat negara, Luhut selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait transparansi, etika pemerintahan, dan penanganan potensi konflik kepentingan. Luhut juga disebut terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk mengacu pada sumber informasi yang kredibel.
Jodi pun mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi. “Untuk memastikan akurasi, kami mempersilakan media maupun publik melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” katanya.
Sebelumnya, Luhut turut meluruskan informasi terkait sejarah pembangunan Bandar Udara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Menurutnya, fondasi kawasan industri tersebut dibangun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada masa Presiden Joko Widodo.
“Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah,” ungkap Luhut.
Ia menjelaskan bahwa upaya mendatangkan investor asing tidaklah mudah. Setelah melalui kajian kesiapan dari berbagai negara, hanya Tiongkok yang pada saat itu dianggap mampu memenuhi kebutuhan Indonesia dalam hal investasi, pasar, dan teknologi.
“Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses terpadu, transparan, dengan perhitungan untung-rugi yang jelas, dan berpijak pada kepentingan nasional,” jelasnya.
Luhut menambahkan bahwa dalam setiap kerja sama strategis, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan kepada mitra internasional, termasuk Tiongkok. Ketentuan itu mencakup penggunaan teknologi terbaik, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, hingga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.
