Bujurnews, Nasional – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi usulan Komisi V DPR RI agar anggaran yang belum terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera bagian utara. Dadan menegaskan bahwa keputusan pengalihan anggaran sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Itu kewenangan Presiden dan secara administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan,” ujar Dadan kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
Dadan mengungkapkan bahwa BGN saat ini justru sedang mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung pelaksanaan program tahun berjalan. Kendati begitu, ia menyatakan BGN akan mengikuti sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat.
“BGN sedang proses ABT,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak tidak memadai untuk menangani kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Rp 4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya kalau untuk lapangan. Jangankan tanggap darurat, untuk membangun satu jembatan kecil saja nggak cukup,” ujar Lasarus di kompleks DPR, Selasa (9/12/2025).
Lasarus meminta pemerintah memberikan dukungan lebih besar kepada daerah. Salah satu opsi yang ia sampaikan adalah mengalihkan anggaran negara yang belum terserap, termasuk dana MBG.
“Kalau ada anggaran MBG yang belum terserap sampai hari ini misalnya masih ada ratusan miliar atau beberapa triliun ya sudah, alokasikan ke lokasi bencana,” ucapnya.
Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penggunaan dana yang ada di Bank Indonesia untuk mempercepat pemulihan.
Isu ini muncul setelah sejumlah provinsi di Sumatera mengalami bencana besar yang memerlukan penanganan cepat dan pendanaan signifikan. Pemerintah pusat belum memberikan keputusan terkait usulan pengalihan anggaran tersebut.
