Penguatan Tertib Arsip Jadi Fokus Sekretariat DPRD Kaltim dalam Pelatihan AKD
Bujurnews.com, Kaltim – Pentingnya dokumentasi dan pengarsipan kembali menjadi perhatian serius Sekretariat DPRD Kalimantan Timur. Lewat pelatihan penyusunan notulensi dan pengarsipan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), lembaga ini menegaskan komitmen meningkatkan budaya tertib arsip dan profesionalisme aparatur pendukung DPRD.
Kegiatan pelatihan menghadirkan dua pengajar berpengalaman, yaitu Dosen Sastra Indonesia Unmul, Eka Yusriansyah, M.Hum, serta Arsiparis Ahli Muda Pemprov Kaltim, Ana Paliyantisari, S.Tr.SI, dengan moderator Riska Andrila, S.Ikom, M.C.I.L.
Dalam sambutannya, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kaltim, Suriansyah, menekankan bahwa pengelolaan arsip bukan sekadar urusan administrasi, tetapi merupakan bagian dari akuntabilitas publik. “Arsip yang baik mencerminkan kinerja lembaga yang tertib dan transparan. Kita ingin memastikan bahwa setiap dokumen dewan tersimpan, terjaga, dan mudah ditelusuri,” ungkapnya.
Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang teknik notulensi yang efektif, termasuk metode merangkum poin penting rapat secara objektif. Peserta juga mempelajari standar pengarsipan sesuai regulasi dan tantangan pengelolaan arsip di era digital. Salah satu peserta mengungkapkan bahwa pelatihan ini menjawab kebutuhan mereka untuk meningkatkan kualitas dokumentasi kerja.
Pentingnya modernisasi sistem arsip turut menjadi sorotan narasumber. Upaya digitalisasi disebut sebagai kebutuhan mendesak agar pelayanan administratif DPRD menjadi lebih efisien. Namun demikian, arsip fisik tetap harus dijaga sesuai kaidah kearsipan.
Pelatihan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar-staf dan tenaga ahli dalam membangun standar kerja yang seragam. Sekretariat DPRD Kaltim berkomitmen menjadikan pelatihan serupa sebagai program berkelanjutan untuk mendukung profesionalitas kelembagaan.
Dengan penguatan manajemen arsip dan peningkatan kualitas notulensi, DPRD Kaltim berharap proses pengambilan kebijakan dan transparansi lembaga semakin terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. (Adv/Rir)
