Bujurnews, Nasional – Serangan besar-besaran Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, memicu gelombang reaksi keras dari sejumlah pemimpin dunia. Operasi militer yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump itu dinilai melanggar kedaulatan negara dan berpotensi memicu instabilitas global.
Penangkapan Maduro terjadi pada Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat. Presiden Trump bahkan mengunggah gambar di akun Truth Social miliknya yang menampilkan sosok yang disebut sebagai Nicolás Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima usai ditangkap militer AS. Insiden tersebut langsung menuai kecaman internasional.
Rusia menjadi salah satu negara yang paling keras mengecam langkah Washington. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut aksi militer AS sebagai agresi bersenjata yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Pagi ini, Amerika Serikat melakukan aksi agresi bersenjata terhadap Venezuela. Ini sangat mengkhawatirkan dan patut dikutuk,” ujar Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, Sabtu (3/1/2026), seperti dilansir AFP dan CNN.
Moskow menilai dalih yang digunakan AS untuk membenarkan serangan tersebut tidak dapat diterima dan menyebut “permusuhan ideologis” telah mengalahkan diplomasi. Rusia juga menegaskan solidaritasnya terhadap rakyat Venezuela dan mendukung upaya kepemimpinan Bolivarian dalam melindungi kedaulatan nasional.
“Kawasan Amerika Selatan harus tetap menjadi zona perdamaian. Yang terpenting saat ini adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari jalan keluar melalui dialog,” tegas Rusia, sembari menambahkan Venezuela berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing, terlebih secara militer.
Sementara itu, China secara tegas mendesak AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kini ditahan di AS. Beijing mengecam penggunaan kekuatan terang-terangan terhadap negara berdaulat.
“China menyerukan Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Maduro dan istrinya, serta segera membebaskan mereka,” ujar Kementerian Luar Negeri China, Minggu (4/1/2026). China juga meminta AS menghentikan upaya menggulingkan rezim Venezuela dan menyelesaikan persoalan melalui dialog dan negosiasi.
Dari Amerika Latin, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyebut operasi AS telah melampaui batas. “Pemboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela dan preseden berbahaya bagi komunitas internasional,” kata Lula.
Sikap kritis juga datang dari Eropa. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan meski negaranya tidak mengakui rezim Maduro, Spanyol juga menolak intervensi yang melanggar hukum internasional. Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai aksi AS perlu dikaji secara cermat dalam kerangka hukum internasional dan memperingatkan agar ketidakstabilan politik di Venezuela tidak semakin memburuk.
Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola turut menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela, namun tetap menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, demokrasi, dan kehendak rakyat Venezuela.
Sebaliknya, sekutu dekat AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, justru memberikan ucapan selamat kepada Presiden Trump. Netanyahu memuji kepemimpinan Trump dan menyebut operasi tersebut sebagai langkah berani atas nama kebebasan dan keadilan.
Ukraina juga menyatakan dukungan terhadap langkah AS. Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menyebut rezim Maduro telah melanggar hak-hak dasar rakyatnya dan menegaskan dukungan terhadap perkembangan yang mengedepankan demokrasi, hak asasi manusia, serta kepentingan rakyat Venezuela.
Penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh militer AS ini pun memperdalam polarisasi global, dengan dunia terbelah antara kecaman atas pelanggaran kedaulatan negara dan dukungan atas upaya menggulingkan pemerintahan yang dinilai otoriter.
