Bujurnews, Kutim – Sebanyak 164 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: B–400.14.1.1/00046/BUP tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS ke Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Tahun 2026.
Kegiatan pelantikan berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, pada Senin (26/01/2026).
Dalam amanatnya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan penataan birokrasi, penyederhanaan operasional, serta upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan hari ini adalah amanah, kepercayaan, sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jabatan bukanlah hak, melainkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat,” tegas Ardiansyah.
Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan tidak hanya disaksikan oleh pimpinan daerah, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
Menurutnya, pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi, pengawasan kebijakan, serta pelayanan publik agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Bupati juga menyampaikan sejumlah arahan penting kepada pejabat yang baru dilantik. Di antaranya, agar menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi kejujuran serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga diminta untuk terus meningkatkan kompetensi, menguasai regulasi, serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, Ardiansyah menilai Kutim memiliki potensi besar karena kekayaan sumber daya alam, namun juga dihadapkan pada tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik berkualitas, pengelolaan anggaran yang efisien, serta percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Pejabat administrator dan pengawas harus menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Terkait digitalisasi, Bupati mendorong penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, namun mengingatkan agar digitalisasi tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab dan kedisiplinan kerja. Ia juga menyoroti pentingnya sistem absensi yang berjalan sesuai ketentuan.
Menutup sambutannya, Bupati Ardiansyah mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan berharap mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kutai Timur serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Ma/ja)
