Bujurnews, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional guna meningkatkan efisiensi energi dan mobilitas.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan diatur melalui surat edaran kementerian terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam merespons dinamika global sekaligus mendorong sistem kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.
“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang akan diatur melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Selain WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi penggunaan kendaraan dinas serta perjalanan dinas.
“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik,” jelasnya.
Namun demikian, kebijakan WFH tidak berlaku untuk sejumlah sektor yang harus tetap beroperasi secara langsung, terutama sektor pelayanan publik dan sektor strategis. Sektor yang dikecualikan antara lain layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, industri produksi, energi, pangan, transportasi, logistik, serta sektor keuangan.
Sementara itu, sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka lima hari dalam sepekan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.
Airlangga menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional masih stabil di tengah berbagai tantangan global.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan fundamental ekonomi kita tetap kokoh,” tegasnya.
