Bujurnews, Sangatta – Maraknya kasus hukum yang menjerat jajaran eksekutif di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2015–2025 mendapat sorotan dari Ketua Pemuda Kutim Hebat, Habibi. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kutai Timur terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Habibi menyebut, berbagai kasus dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi dalam satu dekade terakhir menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif.
“Maraknya kasus penyelewengan APBD adalah alarm keras. Pertanyaannya sederhana, di mana fungsi pengawasan DPRD Kutim selama ini? Fungsi pengawasan bukan pajangan,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, DPRD sebagai representasi masyarakat seharusnya berada di garda terdepan dalam memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Ia menilai, ketika eksekutif tersandung kasus hukum, maka legislatif memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat mekanisme pengawasan.
“APBD adalah hak rakyat, bukan untuk jeruji. Jangan biarkan kepercayaan publik ikut tersandung karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Pemuda Kutim Hebat mendesak DPRD Kutai Timur untuk melakukan evaluasi total terhadap fungsi pengawasan selama periode 2015–2025 dan membuka hasilnya kepada publik. Selain itu, DPRD juga diminta memaksimalkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, serta pembentukan panitia khusus (pansus) terhadap indikasi penyimpangan anggaran.
Habibi juga mendorong adanya transparansi pengelolaan APBD secara real-time yang dapat diakses oleh masyarakat, serta penguatan sinergi antara DPRD dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi.
“Sepuluh tahun kasus berulang itu bukan kebetulan. Saatnya DPRD membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dengan memperkuat fungsi pengawasan,” pungkasnya. (rc)
