Solar Langka di Balikpapan, Wali Kota Bentuk Tim Investigasi Distribusi BBM
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII bersama ratusan sopir truk melakukan aksi, di halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026). (Foto: Sulastri/Kutairaya)
Bujurnews, Balikpapan – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota mengambil langkah tegas. Wali Kota Rahmad Mas’ud memastikan pembentukan tim investigasi guna mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Langkah ini diambil menyusul antrean panjang kendaraan, terutama truk angkutan, yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut bahkan memicu aksi unjuk rasa sopir dan mahasiswa di depan kantor DPRD, Senin (4/5/2026).
Rahmad menegaskan bahwa pengawasan distribusi menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan solar subsidi. “Pengguna solar harus sesuai aturan, terutama untuk angkutan sembilan bahan pokok. Tim nanti akan turun langsung mengecek di lapangan,” ujarnya.
Tim investigasi nantinya akan melakukan pemeriksaan langsung di SPBU, termasuk memverifikasi jenis kendaraan serta muatan yang dibawa, guna memastikan BBM subsidi benar-benar digunakan oleh pihak yang berhak.
Selain pengawasan, pemerintah kota juga menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengurai antrean, yakni dengan mendorong penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di titik-titik strategis. Menurut Rahmad, jumlah SPBU saat ini belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan di Balikpapan.
“Ke depan kita dorong penambahan SPBU karena kebutuhan terus meningkat,” tegasnya.
Ia menambahkan, minat investor swasta untuk membangun SPBU mulai terlihat. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses distribusi BBM sekaligus mengurangi kepadatan antrean yang terjadi saat ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menilai kondisi kelangkaan solar ini sebagai ironi bagi kota yang selama ini dikenal sebagai Kota Minyak.
“Kita ini dikenal sebagai Kota Minyak, tapi justru masyarakat harus antre panjang untuk mendapatkan solar. Ini ironi yang harus segera diselesaikan. Jangan hanya bicara data normatif, masyarakat butuh solusi nyata,” tegasnya.
Yono juga mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menambah titik distribusi BBM di wilayah dengan kebutuhan tinggi. Selain itu, ia mengusulkan pelibatan pihak ketiga dalam distribusi guna mempercepat penyaluran.
Menurutnya, langkah cepat sangat diperlukan sebagai solusi jangka pendek, sembari menyiapkan strategi jangka panjang yang lebih sistematis.
“Harus ada terobosan cepat. Tambah titik distribusi atau libatkan pihak lain. Yang penting antrean ini bisa segera berkurang,” tutupnya.(JA)
