Bujurnews, Sangatta – Ketidakpastian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus melakukan penyesuaian besar terhadap APBD 2026. Nilai anggaran yang dikurangi mencapai sekitar Rp1,3 triliun sehingga sejumlah program dan kegiatan pembangunan terancam ditunda.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi mengatakan, kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas harus ditunda sementara dan sebagian diarahkan masuk dalam APBD Perubahan.
“Yang prioritas tahun ini tetap harus diselesaikan, tapi kalau belum bisa di APBD murni nanti diarahkan ke perubahan. Kita masih menunggu KMK,” ujar Rizali dalam wawancara, Senin (18/05/2026).
Dia menjelaskan, APBD Kutim sebelumnya berada di angka sekitar Rp5,7 triliun. Namun karena dana transfer dari pusat sebesar Rp1,3 triliun belum memiliki kepastian penyaluran, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.
“Makanya Rp1,3 triliun itu yang harus kita kurangi karena belum dipastikan kapan dikirim,” katanya.
Akibat penyesuaian itu, Pemkab Kutim juga melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK. Namun ia menegaskan, yang disesuaikan bukan gaji pokok pegawai.
“Bukan gaji, tapi TPP-nya. Dasarnya kemampuan pemerintah daerah. Kalau kemampuan keuangan turun, ya menyesuaikan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan belanja pegawai tidak melampaui 30 persen dari total APBD sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen. Kalau lewat, dampaknya bisa macam-macam , termasuk penundaan transfer dan lain-lain,” tegasnya.
Ia menyebut arahan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah. Meski melakukan efisiensi, Pemkab Kutim memastikan kebutuhan operasional dasar seperti pembayaran listrik, air dan internet tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu.
“Belanja operasi seperti bayar listrik, air, internet itu harus tetap aman dan tidak boleh kurang,” pungkasnya. (ma/rc)
