DPRD Kukar Libatkan Kampus Evaluasi Proyek Infrastruktur hingga Pengembangan Komoditas Lokal

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani
Bujurnews, Tenggarong — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong perguruan tinggi terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasil penelitian akademisi dinilai penting untuk menguji kelayakan proyek infrastruktur, mengkaji pengembangan wilayah, hingga melindungi komoditas lokal yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, setelah menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dan Universitas Widya Gama Samarinda. Kegiatan itu berlangsung di ruang serbaguna DPRD Kukar, Senin, 2 November 2026.
Ahmad Yani menilai, kerja sama ant perguruan tinggi tidak seharusnya berhenti pada seremoni penandatanganan kesepakatan. Kolaborasi tersebut perlu menghasilkan penelitian dan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Salah satu bidang yang membutuhkan kajian akademis ialah pembangunan infrastruktur. Menurut dia, proyek yang telah direncanakan maupun mulai dikerjakan tetap perlu dievaluasi untuk memastikan kelayakan teknis, kebutuhan anggaran, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Dia mencontohkan rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong, dengan Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, hingga kawasan Tol Samarinda-Balikpapan.
Keberlanjutan proyek tersebut, kata Ahmad Yani, perlu ditentukan melalui kajian yang objektif. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan penilaian apakah rencana pembangunan itu layak diteruskan atau membutuhkan penyesuaian.
“Kami membutuhkan pandangan akademisi untuk menilai apakah proyek tersebut layak dilanjutkan. Kajian teknis dan perencanaannya harus benar-benar diperhitungkan,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga mendorong kajian mengenai masa depan Tenggarong sebagai ibu kota kabupaten. Ahmad Yani membuka peluang pembahasan mengenai peningkatan status dan fungsi wilayah tersebut menjadi kota administratif.
Gagasan itu membutuhkan telaah dari berbagai aspek, mulai dari kesiapan wilayah, kebutuhan pelayanan publik, hingga prospek pengembangan kawasan perkotaan. Kajian akademis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang sekaligus konsekuensi dari rencana tersebut.
Perhatian DPRD juga diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal. Salah satu komoditas yang disoroti ialah tanaman keraton. Ahmad Yani menilai potensi tanaman tersebut perlu diteliti agar pengembangannya tidak berjalan tanpa dukungan pengetahuan dan perencanaan.
Penelitian dapat mencakup teknik budidaya, pembibitan, pemeliharaan, hingga pengolahan hasil produksi. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan komoditas diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama petani.
Lebih jauh, DPRD mendorong adanya perlindungan terhadap komoditas khas daerah. Apabila hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan khusus, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaannya.
Aspek perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi perhatian. Ahmad Yani mengingatkan agar potensi lokal yang dikembangkan tidak kehilangan identitas maupun pengakuan asal daerah ketika mulai memiliki nilai ekonomi.
“Jangan sampai ketika komoditas itu sudah berkembang, daerah lain justru mengklaimnya. Kita perlu memikirkan perlindungan dan pengakuan atas potensi yang menjadi milik daerah,” katanya.
Sektor pesisir turut masuk dalam daftar kebutuhan kajian. Salah satunya berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan yang menurut Ahmad Yani harus melalui evaluasi teknis secara menyeluruh sebelum pemerintah memutuskan kelanjutannya.
Dia mencontohkan kebutuhan pengerukan laut agar kapal dapat masuk dan bersandar di kawasan pelabuhan. Persoalan kedalaman perairan dan kebutuhan pengerukan harus diperhitungkan sejak awal karena berpengaruh terhadap biaya pembangunan maupun operasional.
DPRD tidak ingin proyek yang menyerap anggaran besar justru tidak memberikan manfaat optimal akibat perencanaan yang kurang matang. Karena itu, rekomendasi independen dari perguruan tinggi diperlukan untuk membantu pemerintah menentukan keputusan berdasarkan hasil penelitian.
Ahmad Yani berharap kerja sama Unikarta dan Universitas Widya Gama Samarinda dapat memperluas keterlibatan kalangan akademisi dalam pembangunan Kukar. DPRD juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya untuk menyusun kajian strategis sesuai kebutuhan daerah.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak hanya bertumpu pada perencanaan administratif, tetapi juga mempertimbangkan hasil penelitian, kelayakan teknis, serta dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. (adv/dprdkukar)




