Taman Musik Tenggarong Amblas, DPRD Kukar Minta Penyebab Kerusakan Diusut

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani,
Bujurnews, Tenggarong — Sebagian struktur bangunan di kawasan Taman Musik, Tenggarong, mengalami penurunan tanah hingga tampak amblas ke arah Sungai Tenggarong. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah segera memeriksa penyebab kerusakan untuk memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi alam atau kesalahan konstruksi.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pemeriksaan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar. Dia juga mendorong pelibatan pihak ketiga agar penyebab kerusakan dapat diketahui melalui kajian teknis yang objektif.
Menurut Ahmad Yani, kondisi bangunan yang relatif baru selesai dikerjakan tetapi sudah mengalami penurunan struktur perlu dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih, kerusakan itu terlihat saat musim kemarau sehingga faktor penyebabnya tidak bisa langsung disimpulkan.
“Kami akan memastikan apakah ini gejala alam atau ada kesalahan konstruksi. Sebab, tidak wajar jika bangunan yang baru selesai dibangun sudah mengalami amblas,” ujarnya, Senin, 2 November 2026.
DPRD juga menyoroti potensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai perbaikan. Ahmad Yani tidak ingin pemerintah kembali mengeluarkan anggaran apabila kerusakan terbukti disebabkan kelalaian kontraktor atau lemahnya pengawasan pekerjaan.
Karena itu, hasil pemeriksaan teknis harus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah pekerjaan konstruksi telah memenuhi spesifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Apabila ditemukan kesalahan dalam pengerjaan, Ahmad Yani meminta DPU Kukar dan kontraktor pelaksana menjalankan kewajiban perbaikan sesuai ketentuan. Termasuk memastikan jaminan pemeliharaan proyek dapat digunakan apabila kerusakan masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
“Kalau memang ada kesalahan konstruksi, pihak terkait harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Jangan sampai APBD kembali digunakan hanya karena lemahnya pengawasan atau kesalahan teknis,” tegasnya.
Dia menambahkan, penanganan kerusakan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan struktur dipengaruhi faktor alam, pemerintah perlu menyiapkan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan. (adv/dprdkukar)




