AdvertorialKutimPemkab Kutim

Izin Usaha Makin Mudah Lewat OSS, DLH Kutim Perketat Pengawasan Kepatuhan Lingkungan

Foto: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim, Nurrahmi Asmalia.

Bujurnews, Sangatta – Kemudahan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun, kemudahan tersebut tidak berarti kewajiban menjaga lingkungan bisa diabaikan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha, termasuk sektor mikro dan kecil yang beroperasi di tengah kawasan permukiman.
Sebab, persoalan lingkungan tidak hanya bersumber dari aktivitas industri berskala besar. Akumulasi limbah dari warung makan, toko, hingga pusat kuliner juga berpotensi menimbulkan persoalan kebersihan apabila tidak dikelola dengan baik.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim, Nurrahmi Asmalia, menjelaskan, pelaku usaha mikro dan kecil umumnya memenuhi persyaratan lingkungan melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Dokumen tersebut dapat diterbitkan secara terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga pelaku usaha tidak harus melalui proses penyusunan dokumen lingkungan yang kompleks seperti pada kegiatan usaha dengan skala dan dampak lebih besar.

“Untuk kategori usaha seperti toko eceran atau warung makan, sebagian besar tidak dibebani dokumen analisis besar, melainkan cukup membuat SPPL yang terintegrasi di OSS,” jelas Nurrahmi.

Meski proses administrasi semakin sederhana, DLH Kutim menilai kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan komitmen lingkungan tetap perlu mendapat perhatian.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah usaha makanan dan minuman. Aktivitas produksi setiap hari menghasilkan sampah secara berkelanjutan, mulai dari sisa bahan makanan hingga kemasan plastik yang berpotensi menambah beban pengelolaan sampah perkotaan.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap penerbitan izin. Pelaku usaha juga perlu memastikan pengelolaan lingkungan benar-benar diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari.

DLH Kutim pun mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Upaya ini diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan merupakan bagian dari kewajiban menjalankan usaha.

“Mengingat masih perlunya peningkatan pemahaman di kalangan pelaku usaha, kami berkomitmen untuk memperluas program sosialisasi, khususnya terkait tata cara pemilahan dan pengelolaan sampah mandiri di tempat usaha,” tambahnya.

Melalui langkah tersebut, DLH Kutim ingin memastikan kemudahan investasi tetap berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Sebab, pertumbuhan usaha yang sehat bukan hanya diukur dari bertambahnya jumlah pelaku ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan di sekitar tempat usaha.
Kemudahan berusaha harus tetap disertai tanggung jawab menjaga lingkungan.(kei/adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button