AdvertorialKutimPemkab Kutim

Menuju Industri Hijau, DLH Kutim Tingkatkan Pembinaan Pengelolaan Sampah Perusahaan

Foto: Kepala DLH Kutim, Aji Wijaya Effendi.

Bujurnews, Sangatta – Mendorong pertumbuhan industri yang selaras dengan kelestarian lingkungan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pembinaan terhadap perusahaan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, terus diperkuat agar pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

Perusahaan didorong tidak lagi bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik pemerintah untuk menangani sampah dari aktivitas operasional maupun kebutuhan domestik di kawasan industri. Sebaliknya, setiap perusahaan diharapkan mampu memilah, mengolah, dan mengelola sampah yang dihasilkan di dalam area konsesinya.

Kepala DLH Kutim, Aji Wijaya Effendi mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya tanggung jawab lingkungan. Terlebih, kapasitas TPA di setiap kabupaten memiliki keterbatasan sehingga diperlukan keterlibatan aktif seluruh sektor dalam mengurangi beban pembuangan akhir.

“Prinsipnya, jangan sampai sampah keluar dari area perusahaan. TPA di setiap kabupaten jumlahnya terbatas, sehingga kemandirian pengelolaan di area industri menjadi mutlak dilakukan,” tegas Aji.

Menurutnya, pengelolaan sampah di kawasan industri masih perlu terus dibenahi. Sampah domestik maupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan harus dipilah dan ditangani sesuai karakteristiknya.

Selain mendorong pengelolaan mandiri, DLH Kutim juga mengajak perusahaan menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R). Melalui pendekatan tersebut, volume sampah yang dihasilkan diharapkan dapat ditekan, sementara material yang masih memiliki nilai guna bisa dimanfaatkan kembali.

Aji menjelaskan, perubahan regulasi lingkungan sejak 2022 turut membawa penyesuaian terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Meski sebagian kewenangan perizinan kini berada pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, pemerintah kabupaten tetap menjalankan fungsi pengawasan lingkungan.

“Tugas kabupaten memang berkurang secara kewenangan perizinan tertentu, tetapi kita dituntut lebih adaptif dalam pengawasan lingkungan. Perusahaan harus memahami pergeseran ini agar tidak terjadi kendala dalam operasionalnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, DLH tetap mengedepankan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Namun, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan tetap menjadi perhatian. Perusahaan yang melakukan pelanggaran berulang dapat dikenakan sanksi denda hingga dilaporkan kepada Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.

Tidak hanya menyasar kawasan industri, upaya membangun budaya pengelolaan sampah juga akan diperluas melalui sosialisasi di tingkat kecamatan dan pasar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mengurangi timbulan sampah.

Aji menegaskan, penguatan pengawasan dan pembinaan bukan dimaksudkan untuk menghambat aktivitas investasi maupun dunia usaha. Sebaliknya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan ekonomi dapat berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

“Tujuan kami bukan untuk menghambat bisnis, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan daya dukung lingkungan,” pungkasnya.(kei/adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button