Bujurnews – Film dokumenter “Dirty Vote” garapan Dandhy Laksono mendadak viral dan menggemparkan publik. Dirilis pada 11 Februari 2024, film ini mengangkat isu kecurangan dalam sistem pemilu di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024.
Film berdurasi 1,5 jam ini menghadirkan berbagai narasumber ahli, seperti Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, yang mengupas berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memanipulasi hasil pemilu.
“Dirty Vote” memaparkan berbagai modus kecurangan yang kerap terjadi, mulai dari politik uang, manipulasi data, hingga intimidasi terhadap pemilih.
Film ini juga menyoroti peran oligarki dan kekuatan politik tertentu dalam upaya mereka untuk memenangi pemilu.
Sejak penayangannya, “Dirty Vote” telah ditonton lebih dari 3 juta kali dan menjadi trending topic di media sosial.
Film ini memicu diskusi publik yang panas tentang demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia. Banyak pihak yang mengapresiasi keberanian Dandhy Laksono dalam mengangkat isu sensitif ini.
Film ini dianggap sebagai alarm bagi masyarakat untuk aware terhadap potensi kecurangan dalam pemilu.
Namun, tak sedikit pula yang melontarkan kritik terhadap “Dirty Vote”. Ada yang menilai film ini terlalu tendensius dan bias, serta tidak menghadirkan perspektif dari pihak penyelenggara pemilu.
Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespon film “Dirty Vote” dengan menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
KPU menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan adil.
Film “Dirty Vote” telah menjadi fenomena dan memicu refleksi publik tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia. Film ini diharapkan dapat mendorong upaya untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.(*)
