Bujurnews, Samarinda – Samarinda mendapat dorongan besar dalam upaya mewujudkan transportasi perkotaan yang ideal melalui kolaborasi antara Pemerintah Republik Indonesia, melalui Bappenas, dengan Pemerintah Korea Selatan. Kerja sama ini terwujud dalam Economic Innovation Partnership Program (EIPP) 2024/2025, yang kini memasuki fase ke-5. Sebagai kota mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda kembali dipilih sebagai pilot project untuk pengembangan transportasi berkelanjutan.
Fokus utama program ini adalah Studi Kelayakan Awal Pembangunan dan Pusat Pengendalian Sistem Transportasi Perkotaan di Samarinda, sebagai langkah awal dalam perancangan Samarinda Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Dalam rangka itu, tim konsultan Pemerintah Korea, dipimpin oleh Senior Principal Sangchul Lee, melakukan kunjungan kerja ke Samarinda dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, di ruang rapat Dinas PUPR Samarinda pada Senin (24/2/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, menekankan pentingnya survei lapangan agar tim konsultan Korea memahami kondisi nyata transportasi di Samarinda.
“Melalui survei lapangan ini, kami berharap tim konsultan Korea dapat memberikan rekomendasi terbaik untuk mewujudkan sistem transportasi yang ideal di Samarinda,” ujar Hero, yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu, dan perwakilan dari Bapperida, Wahyuni Nadjar.
Menanggapi hal tersebut, Sangchul Lee menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus Indonesia, termasuk relokasi Ibu Kota Nusantara dan upaya pengembangan lingkungan. Kajian ini akan mencakup analisis kelayakan dan dampak melalui pendekatan teknis, finansial, dan ekonomi.
“Kami akan merancang rencana mobilitas perkotaan berkelanjutan di Samarinda dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis. Kajian ini juga akan menyediakan kapasitas yang efektif untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,” ungkap Sangchul Lee.
Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama satu tahun. Setelah survei awal, pada Agustus 2025 akan dilakukan paparan awal hasil analisis data. Selanjutnya, sekitar Oktober 2025, pemaparan laporan akhir akan memuat rekomendasi dan rencana implementasi. Selain itu, delegasi Samarinda kemungkinan akan diundang ke Korea Selatan untuk mengikuti capacity building guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola transportasi perkotaan.
Program EIPP ini sejalan dengan visi besar Wali Kota Samarinda dalam mendorong transformasi infrastruktur kota.
Pemerintah Kota Samarinda tengah merancang berbagai proyek infrastruktur modern guna meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu rencana ambisius adalah Skytrain, sistem transportasi canggih yang diharapkan menjadi ikon mobilitas masa depan kota. Selain itu, implementasi Bus Rapid Transit (BRT) juga menjadi prioritas, mengingat sistem angkutan umum berbasis bus ini mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. Untuk mengatasi titik-titik kepadatan lalu lintas, pemerintah juga merancang pembangunan terowongan (tunnel) yang akan menjadi solusi strategis dalam mengurai kemacetan di kawasan-kawasan krusial. Tak hanya fokus pada transportasi darat, pemerintah juga mendorong pengembangan Pelabuhan Curah (Bulk Port) sebagai infrastruktur vital untuk menunjang aktivitas logistik dan perdagangan regional. Sementara itu, sektor rekreasi dan ruang publik turut diperhatikan melalui proyek Samarinda Terage (Teras Samarinda), yang telah memasuki segmen kedua dan dirancang sebagai pusat hiburan serta ruang interaksi sosial bagi warga kota.
Samarinda sendiri menghadapi tantangan serius dalam sektor transportasi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Samarinda, tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan utama, seperti Jalan PM Noor, Jalan Juanda, dan Jalan KH. Wahid Hasyim, mengalami peningkatan sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, tingginya jumlah kendaraan pribadi—yang mencapai 780.000 unit per 2024—membuat kepadatan lalu lintas semakin tak terhindarkan. Kemacetan ini berkontribusi terhadap peningkatan polusi udara, dengan Indeks Kualitas Udara (AQI) Samarinda tercatat pada angka 128 pada awal 2025, masuk dalam kategori “tidak sehat bagi kelompok sensitif.”
Berbagai studi dari kota-kota di dunia menunjukkan bahwa sistem transportasi publik yang efisien dapat secara signifikan mengurangi tingkat polusi udara. Di Seoul, Korea Selatan, penerapan sistem Bus Rapid Transit (BRT) serta pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota telah berkontribusi pada penurunan tingkat polusi udara hingga 25% dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, di Bogotá, Kolombia, keberhasilan sistem TransMilenio (BRT) terbukti mampu mengurangi emisi karbon sebesar 40% hanya dalam lima tahun pertama operasinya. Di Jakarta, Indonesia, perluasan jaringan MRT dan TransJakarta tidak hanya meningkatkan rata-rata kecepatan lalu lintas hingga 30%, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan pribadi, yang berdampak pada penurunan emisi gas buang.
Pemerintah Kota Samarinda memberikan dukungan penuh terhadap studi ini, khususnya dalam penyediaan data yang dibutuhkan. Hero Mardanus Satyawan berharap program ini dapat memberikan masukan konkret mengenai penataan jalur transportasi, baik untuk kendaraan pribadi, pejalan kaki, maupun integrasi antar moda.
Menariknya, transportasi air juga menjadi perhatian khusus dalam studi ini, mengingat Sungai Mahakam berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transportasi alternatif. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga membuka peluang dukungan pendanaan melalui kementerian perhubungan mereka. Namun, karena ini merupakan kerja sama lintas negara, segala bentuk kerja sama lebih lanjut tetap harus mendapat persetujuan dari kementerian terkait di Indonesia. (ape)
