Bujurnews.com — Harapan agar biaya haji 2026 bisa lebih terjangkau tampaknya bukan sekadar wacana. Pemerintah membuka peluang besar untuk menurunkan ongkos perjalanan ibadah haji dari usulan awal sebesar Rp54.924.000 per jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi biaya, terutama pada komponen transportasi udara dan akomodasi. Upaya itu dilakukan dengan menerapkan skema kontrak multi years atau kontrak jangka panjang.
“Penerbangan misalnya, kontrak yang kita dorong itu tidak lagi year per year, tapi multi years, kontrak per 3 tahun. Kita evaluasi setiap tahun, tapi kontraknya tetap 3 tahun. Itu memberikan insentif agar harga penerbangan bisa turun,” ujar Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut Dahnil, skema serupa juga akan diterapkan pada penyedia layanan di Arab Saudi, termasuk Syarikah dan akomodasi jemaah.
“Hampir semua kontrak, termasuk kontrak Syarikah dan akomodasi, akan menggunakan pendekatan kontrak multi years. Selain efisien, ini juga mencegah potensi kecurangan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyebut keputusan final mengenai besaran biaya haji 2026 akan diumumkan paling cepat pada 29 Oktober 2025, atau paling lambat 30 Oktober 2025.
“Kita upayakan tanggal 30 (Oktober) paling lambat sudah ada keputusan. Kalau dimungkinkan 29 Oktober selesai pembahasan Panja, akan langsung diumumkan,” kata Marwan dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah.
Dahnil sendiri mengusulkan biaya haji 2026 sebesar Rp88 juta per jemaah, turun sekitar Rp1 juta dari tahun sebelumnya. DPR berharap angka tersebut masih dapat ditekan lebih jauh.
“Turun Rp1 juta itu di mana turunnya, nanti kita lihat. Bisa di konsumsi, bisa di tiket pesawat, bisa di pemondokan. Kita harap bisa turun sampai Rp2 juta,” pungkas Marwan.
Dalam rapat yang sama, Komisi VIII juga menyoroti penampilan kru maskapai luar negeri yang melayani jemaah haji Indonesia.
Marwan Dasopang mengungkapkan, sebagian pramugari maskapai yang disewa untuk penerbangan haji mengenakan rok tinggi (mini) yang dianggap kurang sesuai dengan norma syariah.
“Kita menemukan layanan pesawat yang disewa termasuk krunya. Jadi saat melayani jemaah kita, roknya tinggi-tinggi. Tentu ini tidak pas, apalagi jemaah banyak dari kampung, bisa kaget,” ujarnya.
Marwan juga mengungkapkan bahwa maskapai hanya memperbolehkan dua orang kru asal Indonesia di dalam penerbangan tersebut.
“Hanya dua orang saja yang boleh dari Indonesia, sisanya tetap kru maskapai luar. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut agar pelayanan lebih sesuai dengan kultur dan kenyamanan jemaah,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah efisiensi dan evaluasi layanan, pemerintah dan DPR berharap biaya haji 2026 bisa turun dan pelayanan terhadap jemaah semakin berkualitas serta sesuai nilai-nilai syariah.
