Bujurnews.com — Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan siap bersikap kooperatif menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut dugaan kasus terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
“KCIC akan kooperatif dan menghormati semua proses yang akan dijalankan KPK,” kata Eva saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (30/10/2025).
Meski demikian, Eva enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail penyelidikan. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait perkara tersebut akan disampaikan langsung oleh KPK.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kasus yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut.
“Ya benar, perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” ujar Budi.
Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci mengenai pihak-pihak yang diperiksa ataupun dugaan korupsi yang sedang ditelusuri. Menurutnya, karena masih dalam tahap penyelidikan, KPK belum dapat membuka informasi detail kepada publik.
“Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci,” katanya.
Ia menambahkan, proses penyelidikan sudah dimulai sejak awal 2025 dan hingga kini masih terus berlanjut.
“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” ungkap Budi.
Sementara itu, di tengah mencuatnya isu dugaan korupsi, persoalan utang proyek Whoosh kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek tersebut.
“Utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN,” tegas Purbaya.
Ia memastikan, BUMN yang terlibat seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban utang proyek senilai US$ 7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun.
Purbaya menyebutkan bahwa dividen dari BUMN dinilai cukup untuk menutupi angsuran utang proyek tanpa perlu dukungan APBN.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan untuk restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB. Kesepakatan tersebut bahkan berpotensi memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh merupakan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara, hasil kerja sama antara Indonesia dan China. Meski telah beroperasi secara komersial sejak 2023, proyek ini terus menjadi sorotan publik karena membengkaknya biaya pembangunan serta beban utang yang ditanggung oleh konsorsium BUMN.
