Bujurnews.com, Samarinda – Suara perlawanan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) semakin mengkristal di Kalimantan Timur. Berbagai elemen masyarakat bersatu menyatakan sikap tegas menolak kebijakan pusat yang dinilai merampas hak daerah atas pengelolaan sumber daya alam.
Dalam forum konsolidasi yang digelar akhir pekan ini, Ketua Umum LAPDKT Ku Vendy Meru mengumumkan rencana aksi eskalsi. “Kami sudah memberi waktu 14 hari kepada pemerintah pusat, namun tidak ada respons memadai. Senin atau Selasa depan, kami akan mendirikan tenda aksi sebagai bentuk komitmen perjuangan,” tegas Vendy.
Data Mencengangkan yang Memicu Kemarahan
Forum yang menghadirkan akademisi, aktivis, dan jurnalis ini membeber data yang memprihatinkan. Purwadi dari Fakultas Ekonomi Unmul mengungkapkan, “Kontribusi SDA Kaltim mencapai triliunan rupiah, tapi yang kembali ke daerah tak sampai 10%. Ini ketidakadilan yang sangat nyata.”
Lebih memilukan lagi, alokasi untuk pemulihan lingkungan hidup. “Padahal, kerusakan lingkungan dan dampak sosial budaya yang kita alami jauh lebih besar dari angka-angka itu,” tambah Purwadi.
Dukungan Lintas Sektor
Salah satu pembicara lainnya, Buyung dari Pokja 30 menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan. “Perjuangan tidak berhenti pada tuntutan, tapi harus dilanjutkan dengan memastikan dana yang diperjuangkan benar-benar sampai ke masyarakat.”
Sementara perwakilan jurnalis Pro Fuji Mustopa , menyatakan komitmen media untuk mengawal perjuangan ini. “Meski industri media akan terdampak, kebenaran harus tetap dikawal. Suara Kaltim tidak boleh padam.”
Rencana Aksi dan Dampaknya
Aliansi masyarakat tidak main-main dengan rencana aksinya. Selain mendirikan tenda aksi, mereka juga akan menutup akses Sungai Mahakam bagi ponton batu bara. “Ini bentuk protes kami. Hasil bumi Kaltim dikeruk pusat, sementara kami hanya mendapat sisa-sisanya,” jelas Vendy.
Aksi ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kaltim tanpa memandang latar belakang. “Kita bersatu demi keadilan, bukan untuk kepentingan golongan tertentu,” seru Vendy mengajak.
Tantangan di Tingkat Daerah
Perwakilan Dayak Kenyah menyoroti kompleksitas masalah di tingkat daerah. “Meski dana desa mencapai Rp2 miliar, itu tak berarti banyak untuk membangun wilayah yang luasnya 4 kali Kota Bandung.”
Forum ini juga mengkritik gaya hidup mewah pejabat. “Kita butuh pemimpin yang mau hidup sederhana dan memprioritaskan rakyat, bukan yang sibuk membangun istana megah,” tegas salah satu peserta. (*)
