APBD 2026 Disepakati, Bapemperda Tegaskan Pentingnya Regulasi yang Berkualitas
Bujurnews.com, Kaltim – Penandatanganan Ranperda APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-47 pada Minggu (30/11/2025) malam menjadi langkah besar menuju pelaksanaan anggaran tahun depan. Selain kesepakatan APBD, paripurna juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Dari pihak eksekutif hadir Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji, dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni yang menandai kesepahaman pengelolaan fiskal daerah.
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa APBD 2026 harus diimplementasikan secara efektif agar setiap program memiliki dampak langsung bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan APBD tidak hanya tersusun baik, tetapi benar-benar dirasakan oleh publik,” ujarnya.
Selain agenda APBD, Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memaparkan laporan terkait Propemperda 2025 sekaligus penetapan daftar regulasi prioritas untuk tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap ranperda relevan dengan kebutuhan daerah.
Baharuddin menilai bahwa penyusunan regulasi tidak boleh sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan harus memberikan kepastian hukum yang berdampak pada masyarakat luas. “Perda yang tidak relevan hanya akan membebani birokrasi. Kita harus memastikan produk hukum berkualitas,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan perda tahun 2026 akan mengedepankan evaluasi kebutuhan, partisipasi publik, serta koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi agar penyusunan regulasi berjalan lebih terarah dan terukur.
Dengan disepakatinya APBD dan ditetapkannya Propemperda 2026, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal dua instrumen penting tersebut sebagai fondasi pembangunan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Adv/Rir)
