Bujurnews, Kutai Timur — Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, menilai pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 masih belum merata.
Kesenjangan antarwilayah, khususnya di daerah terpencil, dinilai masih menjadi persoalan serius yang dirasakan masyarakat hingga saat ini.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur di Kecamatan Sandaran yang masih jauh dari memadai. Akses jalan di sejumlah wilayah dinilai sulit dilalui, sehingga menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok.
“Kesenjangan wilayah itu terlihat sangat jomplang. Di daerah Sandaran misalnya, masih banyak wilayah yang akses jalannya sulit,” ujar Aldriansyah.
Sorotan juga diarahkan ke Desa Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran. Hingga kini, warga yang hendak menuju wilayah tersebut harus melewati Kabupaten Berau terlebih dahulu sebelum kembali masuk ke wilayah Kutim. Hal ini disebabkan belum tersedianya akses jalan darat langsung menuju desa tersebut.
“Kalau mau ke Tanjung Mangkalihat harus masuk ke Berau dulu, baru putar balik ke Kutai Timur lagi karena memang belum ada akses jalan langsung,” ungkapnya.
Meski demikian, Aldriansyah menyebut terdapat harapan perbaikan ke depan. Saat ini, pembahasan terkait pembangunan badan jalan menuju Tanjung Mangkalihat masih berlangsung dan ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2026.
“Insyaallah tahun depan pembukaan badan jalan ke arah Tanjung Mangkalihat sudah bisa dilakukan. Ini masih dalam tahap pembahasan,” tambahnya.
Selama bertahun-tahun, keterbatasan akses tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk layanan kesehatan dan harga kebutuhan pokok.
Warga umumnya mengandalkan jalur laut menggunakan speedboat, sementara akses kapal feri dinilai terlalu jauh dan tidak efisien. Akibatnya, biaya logistik menjadi mahal, termasuk untuk kebutuhan rumah sakit.
Selain itu, Aldriansyah menyebut warga juga kerap mengalami kendala administrasi lintas kabupaten dalam pelayanan kesehatan, seperti keterbatasan penggunaan BPJS Kesehatan.
“Warga di sana kesulitan, terutama untuk akses rumah sakit. Terkadang ada yang tidak sempat kembali ke Kutai Timur untuk mendapatkan penanganan,” jelas Aldriansyah.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil, agar masyarakat memperoleh layanan dasar yang layak dan setara dengan wilayah lainnya di Kutai Timur. (Ma/ja)
