Bujurnews, Nasional – Pembayaran bunga utang kian memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, beban bunga utang mencapai Rp599,44 triliun, naik 8,6 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp552,1 triliun. Lonjakan tersebut didominasi bunga utang dalam negeri, yang semakin menekan ruang fiskal pemerintah.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai kenaikan beban bunga utang bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat faktor struktural yang terus menekan fiskal. Faktor pertama berasal dari kenaikan suku bunga global pascapengetatan moneter di sejumlah negara maju, yang membuat biaya pembiayaan ulang (refinancing) utang pemerintah terutama Surat Berharga Negara (SBN) menjadi lebih mahal.
“Biaya refinancing meningkat signifikan karena suku bunga global naik, sementara sebagian besar pembiayaan kita berbasis pasar,” kata Rizal di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Faktor kedua, menurut Rizal, adalah akumulasi utang yang meningkat tajam pada masa pandemi 2020–2021, saat defisit APBN melebar hingga di atas 6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Utang yang ditarik pada periode tersebut kini mulai jatuh tempo dan harus dibiayai kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.
Selain itu, ketergantungan APBN pada pembiayaan berbasis pasar membuat fiskal semakin sensitif terhadap volatilitas pasar keuangan dan persepsi risiko investor. Ketika sentimen global memburuk, tekanan biaya utang pun meningkat.
Meski rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif moderat di kisaran 39–40 persen dan lebih rendah dibanding banyak negara berkembang, Rizal mengingatkan bahwa risiko fiskal tidak semata ditentukan oleh rasio utang. “Yang krusial adalah beban bunga (interest burden). Dari sisi ini, Indonesia tertinggal dibanding sejumlah negara Asia,” ujarnya.
Rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara yang tinggi membuat arus kas fiskal tertekan, meski stok utang tampak masih aman. Dampaknya, ruang belanja diskresioner pemerintah termasuk belanja pembangunan dan perlindungan sosial terus tergerus.
“Dalam jangka menengah, pemerintah bisa dihadapkan pada trade-off kebijakan yang sulit, antara menjaga stabilitas fiskal atau mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal. Ia khawatir, jika tak dikelola hati-hati, tekanan tersebut menurunkan kualitas stimulus fiskal dan melemahkan efektivitas APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
Pandangan senada disampaikan ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim. Ia menilai beban utang beserta bunganya semakin menekan kemampuan fiskal, tercermin dari meningkatnya indikator debt service ratio dan debt income ratio.
Menurut Lukman, salah satu langkah mendesak adalah mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai kurang efisien. Ia menyoroti proyek infrastruktur berskala besar atau bersifat mercusuar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Anggaran sebaiknya lebih diarahkan ke program yang mendorong investasi produktif dan berdampak ekonomi berantai kuat,” ujar Lukman. Ia menilai sektor pertanian dan industri layak menjadi prioritas karena memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang luas terhadap perekonomian.
