Bujurnews, Nasional – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang menuai polemik publik.
Bima Arya menegaskan, pengadaan kendaraan dinas kepala daerah sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, seluruh belanja barang dan jasa yang dilakukan kepala daerah memang memiliki dasar aturan yang jelas, mulai dari spesifikasi teknis seperti kapasitas mesin hingga ketentuan lainnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa selain aspek regulasi, terdapat pula asas kelayakan yang harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalau memang sudah sesuai aturan, tetap harus dilihat kelayakannya. Apakah sudah sesuai kebutuhan dan apakah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tuturnya.
Bima Arya juga mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud terkait polemik tersebut. Dalam komunikasi itu, Gubernur Kaltim menjelaskan bahwa selama ini dirinya menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas dinas di daerah.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” jelasnya.
Meski demikian, Bima Arya kembali menekankan agar pengadaan kendaraan dinas tetap dilakukan secara wajar dan proporsional.
“Kalau memang ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Sementara itu, Rudy Mas’ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kaltim untuk operasional di daerah. Ia menyebut aktivitasnya di Kaltim masih mengandalkan mobil pribadi yang kondisinya sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Rudy juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai. Ia meminta publik tidak terlalu jauh berspekulasi.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” ucapnya.
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud memang telah tersedia, namun saat ini ditempatkan di Jakarta untuk mendukung agenda kepala daerah yang berskala nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi sebagai lokasi (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat signifikan. Dalam konteks tersebut, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra dan marwah daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” katanya.
Ia menambahkan, kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan yang dinilai kurang representatif dalam menjalankan tugas-tugas resmi.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.
Polemik pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar tersebut kini menjadi sorotan publik, terutama karena muncul di tengah upaya efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
