Bujurnews.com, Samarinda – Upaya mengembalikan geliat perdagangan di Gedung Pasar Pagi Samarinda masih membutuhkan sejumlah pembenahan.
Tidak hanya menyangkut tingkat kunjungan masyarakat yang belum konsisten, persoalan fasilitas hingga pengelolaan keuangan pasar turut menjadi perhatian.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai berbagai masukan dari pedagang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.
Menurutnya, kondisi di lapangan harus menjadi bahan evaluasi agar keberadaan gedung pasar baru benar-benar mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu persoalan yang masih dikeluhkan pedagang adalah ketersediaan listrik.
Iswandi menyebut kebutuhan tersebut terutama dirasakan para pedagang yang beraktivitas di zona basah lantai dua.
Distribusi daya yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapak dinilai dapat memengaruhi kenyamanan pedagang dalam menjalankan usaha.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan fasilitas pasar.
Selain listrik, persoalan akses antarlantai juga menjadi perhatian.
Sejumlah pedagang mengusulkan adanya penambahan eskalator yang dapat menghubungkan lantai dasar dengan lantai dua.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu memudahkan pergerakan pengunjung sekaligus meningkatkan akses menuju area perdagangan yang berada di lantai atas.
“Berbagai masukan yang disampaikan pedagang tentu harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka agar aktivitas perdagangan bisa berkembang,” kata Iswandi, Sabtu (12/9/2026).
Di tengah upaya pembenahan fasilitas, Iswandi juga menyoroti aspek pengelolaan Pasar Pagi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda.
Ia mengingatkan, pembangunan gedung tersebut menggunakan anggaran daerah dalam jumlah besar.
Berdasarkan keterangannya, pembangunan Pasar Pagi menelan anggaran lebih dari Rp400 miliar.
Besarnya nilai investasi tersebut, kata dia, harus diikuti dengan tata kelola yang efektif agar aset daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Persoalan lainnya berkaitan dengan biaya operasional.
Iswandi menyebut kebutuhan operasional pasar setiap tahun mencapai sekitar Rp10 miliar.
Sementara penerimaan dari retribusi baru berada di kisaran Rp5 miliar.
Kondisi itu menunjukkan masih adanya selisih antara biaya yang harus dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh dari aktivitas pasar.
“Pasar ini dibangun menggunakan anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, biaya operasionalnya juga masih cukup tinggi sehingga perlu pengelolaan yang benar-benar efektif,” ujarnya.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama.
Pengelolaan pasar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat bagi pedagang, tetapi juga bagaimana memastikan operasionalnya dapat berjalan secara berkelanjutan.(Adv/Rfh)
