Bujurnews.com, Balikpapan – Gejolak ekonomi global belum menunjukkan pengaruh besar terhadap kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Balikpapan. Hingga pertengahan September 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK masih berada pada kondisi yang relatif sama dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya.
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan masih memantau perkembangan tersebut, termasuk kemungkinan adanya perubahan kondisi ketenagakerjaan apabila perusahaan mulai melakukan penyesuaian akibat tekanan ekonomi.
Kepala Disnaker Kota Balikpapan Adamin Siregar mengatakan, berdasarkan pemantauan sementara, belum terlihat lonjakan PHK yang berarti di wilayah Balikpapan.
“Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, jumlah PHK sejauh ini belum menunjukkan perubahan yang mencolok. Kondisinya masih relatif stabil,” ujar Adamin, Rabu (16/9/2026).
Menurut Adamin, kondisi tersebut juga tidak terlepas dari karakteristik perekonomian Balikpapan. Kota ini menjadi lokasi banyak kantor perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, tetapi aktivitas operasional perusahaan tersebut tidak seluruhnya berlangsung di dalam wilayah Balikpapan.
Karena itu, perubahan kondisi di sektor pertambangan tidak otomatis tercatat sebagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan. Ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja di lokasi operasionalnya, pekerja yang terdampak bisa saja berada di kabupaten atau kota lain.
“Banyak perusahaan pertambangan memang memiliki kantor di Balikpapan, tetapi lokasi kegiatan utamanya berada di daerah lain. Jadi, ketika ada perubahan tenaga kerja, belum tentu dampaknya masuk dalam data PHK yang terjadi di Balikpapan,” jelasnya.
Adamin menuturkan, penempatan pekerja pada perusahaan pertambangan sangat bergantung pada lokasi kegiatan operasional. Sehingga, keberadaan kantor pusat atau kantor cabang di Balikpapan tidak dapat dijadikan gambaran langsung mengenai jumlah pekerja yang beraktivitas di kota ini.
Dengan kondisi tersebut, tekanan pada sektor pertambangan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur belum memberikan pengaruh besar terhadap angka PHK di Balikpapan.
Meski demikian, Disnaker tidak menganggap kondisi tersebut sebagai alasan untuk mengurangi pengawasan. Pemerintah tetap memantau perkembangan perusahaan, termasuk kebutuhan tenaga kerja, jumlah pencari kerja dan kemungkinan penyesuaian tenaga kerja yang dilakukan perusahaan.
Pemantauan diperlukan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih cepat apabila terjadi perubahan pada pasar kerja. Terlebih, kondisi ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam mempertahankan maupun menambah tenaga kerja.
Adamin mengatakan, sejauh ini belum ada indikasi peningkatan PHK yang signifikan. Disnaker juga berharap stabilitas dunia usaha dapat terus dipertahankan sehingga penyerapan tenaga kerja di Balikpapan tetap berjalan.
“Yang jelas sampai saat ini belum ada peningkatan PHK yang signifikan. Kami tetap melakukan pemantauan karena perkembangan ekonomi terus bergerak, dan pemerintah perlu mengetahui sejak dini apabila ada perubahan yang berdampak terhadap tenaga kerja,” pungkasnya. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan )
