Ishaq Rahman Minta Forum TJSL PPU Direorganisasi, Dana CSR Harus Tepat Sasaran

FOTO: Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman
Bujurnews, Penajam – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mendorong pemerintah daerah melakukan reorganisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan agar pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) lebih transparan dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberadaan Forum TJSL seharusnya menjadi wadah untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Namun, struktur kepengurusan dan pola kerja yang berjalan saat ini dinilai masih perlu dibenahi.
Ishaq menilai, kepemimpinan forum tidak seharusnya didominasi oleh unsur perusahaan maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Ia mengusulkan agar kepala daerah menjadi ketua Forum TJSL, sementara wakil bupati menjabat sebagai ketua harian.
Selain itu, DPRD, perwakilan masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga perlu dilibatkan dalam struktur kepengurusan.
“Yang kami dorong, forum TJSL dipimpin langsung oleh kepala daerah sebagai ketua. Kemudian ketua hariannya dipimpin oleh wakil bupati. DPRD juga harus dilibatkan sebagai lembaga kontrol dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai unsur diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut pemanfaatan dana CSR perusahaan.
Menurutnya, apabila kepengurusan forum lebih banyak diisi oleh perwakilan perusahaan, fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan program berpotensi tidak berjalan maksimal.
Ishaq juga menyoroti persoalan transparansi penyaluran dana CSR yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Ia berharap dana tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya menjadi program masing-masing perusahaan, tetapi dapat diarahkan melalui perencanaan bersama agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Pengelolaan dana CSR ini harus jelas. Jangan sampai banyak program yang tidak kembali untuk kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, perlu ada keterlibatan pemerintah, DPRD, dan perwakilan masyarakat,” tegasnya.
Selain reorganisasi, Ishaq mendorong adanya aturan teknis melalui Peraturan Bupati (Perbup) untuk memperjelas mekanisme kerja Forum TJSL.
Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk mengatur struktur kepengurusan, pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, hingga perencanaan dan pengawasan program CSR.
Ia juga mengusulkan agar Forum TJSL memiliki mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tersendiri setelah pelaksanaan musrenbang kabupaten.
Dengan begitu, program yang dibiayai perusahaan melalui dana CSR dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
“Setelah pemerintah daerah melaksanakan musrenbang, forum TJSL juga bisa melaksanakan musrenbang untuk menyusun program perusahaan. Jadi pembangunan yang dilakukan melalui TJSL tidak bertabrakan dengan program yang sudah dihasilkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ishaq menilai, sinkronisasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun ketidaksesuaian antara program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan, apabila pemerintah daerah telah menetapkan prioritas pembangunan di suatu wilayah, perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSL dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan lain yang belum terakomodasi dalam anggaran daerah.
Dengan demikian, keberadaan dana CSR dapat menjadi tambahan kekuatan dalam mendorong pembangunan PPU, khususnya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ishaq berharap pemerintah daerah tidak sekadar membentuk forum, tetapi juga memastikan tata kelola dan mekanisme kerjanya berjalan efektif.
“Jangan semuanya dilepaskan kepada pihak perusahaan. Harus ada unsur pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan masyarakat. Tujuannya supaya pengelolaan TJSL lebih terarah, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)




