Ahmad Yani Minta PLN Periksa Instalasi Listrik Permukiman untuk Cegah Kebakaran di Kukar
Bujurnews, Tenggarong — Instalasi listrik yang sudah berusia tua dan tidak lagi memenuhi standar keselamatan perlu menjadi perhatian dalam upaya mencegah kebakaran permukiman di Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memeriksa kondisi jaringan dan instalasi listrik yang digunakan masyarakat.
Persoalan tersebut disoroti Ahmad Yani saat mengunjungi lokasi kebakaran di Gang Karya, Jalan Kartini, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Jumat siang, 16 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, ia bersama sejumlah anggota DPRD Kukar juga menyerahkan paket sembako kepada warga yang terdampak kebakaran.
Menurut Ahmad Yani, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pencegahan kebakaran di lingkungan permukiman. Selama ini, kewaspadaan masyarakat lebih sering diarahkan pada penggunaan kompor dan gas rumah tangga. Padahal, instalasi listrik juga memiliki potensi risiko apabila tidak dirawat atau sudah mengalami kerusakan.
“Jangan sampai kabel yang sudah tua atau infrastruktur listrik yang kondisinya tidak layak tetap digunakan masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Ahmad Yani kepada awak media.
Ia menilai pemeriksaan kelistrikan perlu dilakukan secara berkala, terutama pada kawasan permukiman yang memiliki instalasi lama. Pemerintah daerah dan PLN diharapkan dapat mengidentifikasi bagian jaringan maupun komponen listrik yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.
DPRD Kukar, kata dia, akan menjajaki langkah intervensi bersama pemerintah daerah dan PLN. Upaya tersebut diperlukan agar persoalan instalasi yang tidak layak tidak hanya ditangani setelah terjadi kebakaran.
Selain kondisi instalasi, Ahmad Yani turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai gangguan pasokan listrik di Tenggarong. Sejumlah warga disebut mengeluhkan pemadaman bergilir yang berdampak terhadap penggunaan peralatan elektronik rumah tangga.
Ia meminta PLN menelusuri dampak gangguan pasokan listrik tersebut, termasuk kemungkinan pengaruhnya terhadap kondisi instalasi dan perangkat elektronik. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan antara gangguan listrik dan kebakaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
“PLN tidak hanya perlu memperhatikan penyaluran listrik, tetapi juga kondisi infrastruktur kelistrikan. Termasuk bagaimana gangguan atau pemadaman listrik yang berulang dapat ditangani,” ujarnya.
Ahmad Yani mengatakan DPRD berencana mendalami persoalan tersebut melalui koordinasi langsung dengan PLN. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi jaringan listrik sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah pencegahan.
Ia menegaskan, mitigasi kebakaran permukiman membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan kompor dan gas, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai keselamatan instalasi listrik.
Pemeriksaan jaringan, perawatan kabel, serta penanganan instalasi yang sudah tidak layak dinilai perlu berjalan beriringan. Dengan demikian, risiko kebakaran akibat persoalan kelistrikan dapat ditekan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. (adv/dprdkukar)
