Masuk Tahun Ketiga Belum Tuntas, Mahyuddin Pertanyakan Keseriusan Pemkab PPU Soal Pemekaran Desa

FOTO: Anggota DPRD PPU, Mahyuddin (DPRD)
Bujurnews, Penajam – Proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota DPRD PPU, Mahyuddin, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan tahapan pemekaran yang hingga kini belum menunjukkan kepastian penyelesaian.
Menurutnya, pembahasan pemekaran desa telah berlangsung selama beberapa tahun. Namun, sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari perubahan status wilayah, ketersediaan anggaran kajian, hingga tahapan administrasi.
Mahyuddin mengatakan, salah satu persoalan terbaru adalah belum tersedianya anggaran untuk penyusunan kajian perubahan tujuh wilayah yang sebelumnya diarahkan menjadi kelurahan agar dikembalikan menjadi desa.
Padahal, menurutnya, perubahan kajian tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan disepakati untuk dianggarkan sekitar Rp250 juta.
“Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah. Ini sudah masuk tahun ketiga, tetapi proses pemekaran desa belum juga selesai. Roadmap dan timeline yang sebelumnya dibahas seharusnya bisa menjadi pedoman agar tahapan ini berjalan,” ujar Mahyuddin.
Ia menilai, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara hasil pembahasan bersama DPRD dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait dukungan anggaran.
Sebab, tanpa kepastian anggaran, tahapan yang telah direncanakan berpotensi kembali tertunda.
Selain perubahan status tujuh wilayah, Mahyuddin juga menyoroti perkembangan usulan pemekaran desa dari desa induk menjadi desa persiapan. Ia mengaku hingga kini belum memperoleh informasi terbaru mengenai sejauh mana proses tersebut berjalan, termasuk apakah sudah berada di Biro Hukum atau Kanwil.
Menurutnya, DPRD membutuhkan informasi yang jelas agar dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pemekaran.
“Yang berjalan sekarang ini, desa yang dimekarkan dari desa induk menjadi desa persiapan, sampai sekarang kami juga belum tahu sudah sejauh mana. Apakah sudah di Biro Hukum atau Kanwil, belum ada informasi lanjutan,” ungkapnya.
Mahyuddin meminta pemerintah daerah melalui DPMD, BKAD, dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai perkembangan seluruh tahapan pemekaran.
Ia berharap persoalan administrasi dan anggaran tidak terus menjadi hambatan yang membuat aspirasi masyarakat tertunda.
Menurutnya, pemekaran desa membutuhkan komitmen bersama, perencanaan yang terukur, serta koordinasi antarlembaga agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai pembahasan dan perencanaan terus dilakukan, tetapi ketika masuk pada pelaksanaan justru tidak ada kepastian. Kami ingin pemerintah memberikan kejelasan bagaimana kelanjutan pemekaran desa ini,” tegasnya. (ADV)




