Pemilik Minta Harga Baru, Pemkab Kutim Cari Jalan Keluar Pembebasan Lahan Kenyamukan

Foto: Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Simon Salombe.
Bujurnews, Sangatta – Penyelesaian pembebasan lahan untuk akses jalan menuju Pelabuhan Kenyamukan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), belum sepenuhnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim masih menghadapi kendala pembayaran sisa ganti rugi setelah sejumlah pemilik lahan meminta penyesuaian nilai tanah berdasarkan harga terbaru.
Persoalan ini muncul di tengah proses pembebasan lahan yang sebelumnya telah didasarkan pada kesepakatan harga antara pemerintah dan pemilik tanah. Bahkan, sebagian pemilik lahan telah menerima uang muka atau panjar sebagai tanda dimulainya proses pembayaran.
Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Simon Salombe, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap menuntaskan kewajiban pembayaran tersebut. Namun, permintaan perubahan nilai dari sejumlah pemilik lahan membuat proses penyelesaian tidak bisa dilakukan begitu saja.
Menurutnya, pemerintah harus tetap berpegang pada kesepakatan awal agar pembayaran memiliki dasar administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang jelas.
“Pemerintah sebenarnya siap membayarkan itu. Tapi persoalannya mereka menuntut dengan nilai baru. Kalau itu kita bayarkan, maka ini akan ada temuan dan bisa masuk ke ranah hukum,” ujar Simon.
Dia menjelaskan, kesepakatan harga sebelumnya menjadi dasar pemerintah memberikan pembayaran awal atau down payment (DP). Dari nilai yang telah disetujui tersebut, pemerintah kemudian menghitung besaran lahan yang telah terbayarkan sekaligus sisa kewajiban yang masih harus diselesaikan.
“Padahal sudah ada kesepakatan nilai sebelumnya. Dari kesepakatan nilai itu, maka kami melakukan pembayaran di depan alias DP. Dulu dasar kami menggunakan kesepakatan nilai itu, sehingga timbullah utang,” jelasnya.
Simon mencontohkan, untuk lahan bersertifikat, harga yang sebelumnya disepakati mencapai Rp65 ribu per meter persegi. Jika pemilik lahan telah menerima panjar sebesar Rp500 juta, pembayaran tersebut harus diperhitungkan berdasarkan luasan tanah dengan harga kesepakatan awal.
“Misalnya mereka yang memiliki sertifikat, kesepakatan dulu Rp65 ribu per meter. Kalau sudah menerima, katakanlah panjar Rp500 juta, jadi dari Rp500 juta itu berapa meter saja berdasarkan kesepakatan awal. Sehingga muncullah utang, yang sisa itu utang,” paparnya.
Namun, ketika pemerintah hendak melunasi sisa pembayaran, sebagian pemilik lahan justru menginginkan penghitungan ulang menggunakan nilai terbaru. Perbedaan dasar perhitungan inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam penyelesaian pembebasan lahan.
Simon menyebut, terdapat pemilik lahan bersertifikat dengan sisa pembayaran sekitar Rp1,5 miliar. Apabila pemerintah membayarkan lebih besar dari nilai yang telah disepakati sebelumnya, hal itu dikhawatirkan menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mereka ingin dibayarkan nilai terbaru. Misalnya pemilik lahan yang bersertifikat ini masih satu setengah miliar. Kalau kita bayar lebih dari Rp1,5 miliar, itu jadi temuan BPK,” ungkapnya.
Di tengah perbedaan tersebut, Dinas Pertanahan Kutim menawarkan alternatif penyelesaian. Salah satunya dengan memperhitungkan pembayaran panjar yang telah diterima pemilik lahan, sedangkan bagian tanah yang belum dibayarkan dikembalikan kepada pemiliknya.
Skema ini menjadi opsi yang ditawarkan pemerintah agar penyelesaian tetap mengacu pada dasar pembayaran sebelumnya dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
“Opsi yang kita berikan, pembayaran panjar saja yang kita hitung. Kita kembalikan saja tanah yang belum terbayar, terserah dia mau gunakan untuk apa. Kita kembalikan saja kepada mereka,” pungkas Simon.(kei/adv)




