AdvertorialKotaKutimPemkab Kutim

Dari Tanah Pribadi hingga Tanah Adat, Kutim Benahi Tata Kelola Pertanahan

Foto: Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Simon Salombe.

Bujurnews, Sangatta – Penataan pertanahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan, kebutuhan terhadap pemanfaatan lahan semakin beragam. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat pendataan, pemetaan, hingga klasifikasi tanah berdasarkan status penguasaan dan peruntukannya.

Melalui Dinas Pertanahan, Pemkab Kutim terus mengoptimalkan program penatagunaan tanah. Upaya ini tidak hanya menyasar tanah milik perorangan, tetapi juga lahan yang dikuasai badan usaha, koperasi, BUMDes, hingga aset milik pemerintah.

Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Simon Salombe, menjelaskan, klasifikasi tanah diperlukan untuk mengetahui secara jelas subjek yang menguasai maupun memanfaatkan lahan. Dengan demikian, penggunaan tanah dapat ditata sesuai ketentuan dan kebutuhan masing-masing pihak.

Pemetaan tersebut mencakup tanah yang digunakan masyarakat secara pribadi, perusahaan, koperasi, dan BUMDes. Termasuk pula tanah yang dikuasai lembaga pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

“Mengklasifikasikan tanah yang digunakan oleh perorangan, badan usaha seperti perusahaan, koperasi, BUMDes, serta tanah yang dikuasai oleh lembaga pemerintah mulai dari desa, kecamatan, daerah, provinsi dan pusat,” ujar Simon saat ditemui, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, setelah pemetaan berdasarkan subjek dilakukan, tahapan berikutnya adalah penataan administrasi pertanahan. Salah satunya melalui proses sertifikasi kepemilikan tanah sesuai dengan luasan dan status penguasaannya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian administrasi sekaligus mendukung tertib pengelolaan pertanahan di Kutim. Sebab, di tengah keterbatasan luas wilayah yang tidak bertambah, kebutuhan pemanfaatan lahan terus berkembang.

Tak hanya tanah perorangan dan aset pemerintah, Dinas Pertanahan Kutim juga memberikan perhatian terhadap keberadaan tanah ulayat atau wilayah yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat adat.

Namun, pengelolaan tanah ulayat masih membutuhkan tahapan panjang. Hingga saat ini, identifikasi tanah ulayat di Kutim belum dapat ditetapkan secara resmi karena masih memerlukan proses pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Salah satu yang tengah menjadi perhatian adalah masyarakat adat Dayak Wehea. Pemerintah masih menyiapkan proses identifikasi dan regulasi sebagai landasan pengakuan masyarakat hukum adat tersebut.

“Sementara ini masih proses masyarakat hukum adat (Dayak Wehea) yang akan dibentuk regulasinya, untuk menunjukkan bahwa di lokasi tersebut ada masyarakat adat dan mengelola tanah atau hutan,” jelas Simon.

Keberadaan regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar hukum bagi masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan penatagunaan tanah, Pemkab Kutim berupaya membangun tata kelola pertanahan yang lebih tertib, terarah, dan memiliki kepastian administrasi. Dengan pendataan yang semakin baik, pemanfaatan lahan diharapkan dapat berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta perlindungan hak masyarakat adat.(kei/adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button