DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Desak Kontraktor Bertanggung Jawab atas Longsor Teras Samarinda Tahap II

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Bujurnews.com, Samarinda – Kerusakan berupa longsoran yang terjadi di kawasan Teras Samarinda Tahap II mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda.

Kontraktor pelaksana proyek tersebut didesak segera memenuhi tanggung jawabnya, mengingat pekerjaan pembangunan masih berada dalam masa pemeliharaan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak tinggal diam menyikapi kejadian tersebut.

Pemkot perlu mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hasil pekerjaan kontraktor sekaligus memastikan perbaikan dilakukan secepatnya.

Menurut Rohim, longsoran di kawasan Teras Samarinda tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.

Sebab, proyek tersebut merupakan salah satu pembangunan strategis yang menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan sekaligus diharapkan menjadi ikon dan wajah Kota Samarinda.

Karena itu, kualitas hasil pembangunan harus benar-benar diperhatikan.

Terlebih, kerusakan yang muncul dalam masa pemeliharaan semestinya menjadi tanggung jawab pihak kontraktor sesuai ketentuan pekerjaan yang telah disepakati.

“Pada prinsipnya kita minta pertanggungjawaban dari kontraktor dan ketegasan dari pihak Pemkot. Karena sekali lagi, proyek Teras ini adalah proyek strategis Kota Samarinda,” ujarnya pada Rabu (11/11/2026).

Rohim menilai, langkah penanganan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bagian yang mengalami longsor.

Pemkot juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kerusakan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.

Ia menyoroti potensi abrasi yang disebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab longsoran.

Menurutnya, kondisi lingkungan di sekitar lokasi pembangunan seharusnya sudah menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan proyek.

Dengan demikian, berbagai risiko yang berpotensi mengganggu ketahanan konstruksi semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan teknis dan manajemen konstruksi yang tepat.

“Kalau dibilang ini karena masalah faktor abrasi dan segala macam, ya mestinya sejak awal itu sudah dideteksi, kemudian ada antisipasi dalam bentuk manajemen konstruksinya supaya longsoran itu tidak terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rohim mengingatkan agar Pemkot Samarinda tidak sepenuhnya menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada kontraktor.

Sebagai pemilik proyek, pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan.

Pengawasan juga harus dilakukan untuk memastikan kontraktor menjalankan kewajiban perbaikan selama masa pemeliharaan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pekerjaan, pihak pelaksana harus dimintai pertanggungjawaban.

“Pihak kontraktor bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan dan Pemkot tentu saja juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, meminta pertanggungjawaban dari kontraktor,” pungkasnya.

(Adv/Rfh)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button