Bujurnews.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Dinas Perikanan dan Peternakan selama tahun anggaran 2026.
Sejumlah kegiatan dinilai mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui berbagai bentuk bantuan produksi serta pengembangan budidaya.
Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang membahas Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda pada Rabu (24/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa hingga memasuki triwulan kedua, realisasi fisik program Dinas Perikanan dan Peternakan telah mencapai sekitar 47,5 persen.
Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran berada di kisaran 42 persen.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan sesuai target sekaligus menunjukkan kinerja perangkat daerah yang cukup baik dalam mengelola kegiatan dan anggaran.
Ia menjelaskan, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari tingginya angka serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berbagai bantuan yang diberikan, seperti sarana produksi, pakan budidaya, hingga dukungan terhadap aktivitas perikanan, dinilai mampu meningkatkan produktivitas penerima manfaat.
“Program yang dijalankan lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Bantuan alat produksi maupun pakan budidaya menjadi contoh nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha perikanan,” ujar Iswandi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa besaran anggaran bukan menjadi indikator utama keberhasilan suatu program.
Baginya, efektivitas penggunaan anggaran jauh lebih penting dibandingkan nilai nominal yang dialokasikan.
“Anggaran yang tidak terlalu besar tetapi mampu memberikan manfaat nyata tentu lebih baik dibandingkan anggaran besar yang tidak menghasilkan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan RKA Tahun 2027, Komisi II turut menyoroti adanya penurunan usulan anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan.
Nilai usulan yang semula sekitar Rp14,7 miliar berkurang menjadi kurang lebih Rp12,9 miliar.
Iswandi mengatakan DPRD akan menelaah secara rinci pos-pos anggaran yang mengalami pengurangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemangkasan tidak berdampak pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau ternyata anggaran yang dikurangi merupakan program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, tentu akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan berikutnya,” katanya.
Selain mengevaluasi besaran anggaran, Komisi II juga meminta setiap organisasi perangkat daerah menyusun data yang kuat sebagai dasar mempertahankan program yang diusulkan.
Data tersebut dinilai penting untuk menunjukkan efektivitas program, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Samarinda turut mengapresiasi pembangunan fasilitas cold storage yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung sektor perikanan.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga mutu hasil tangkapan nelayan, memperpanjang masa penyimpanan ikan, meningkatkan nilai jual produk perikanan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Komisi II DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran agar seluruh program yang dijalankan pemerintah daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dukungan terhadap sektor perikanan diharapkan dapat terus diperkuat sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (Rfh/Adv DPRD Samarinda)
