Klaim Tanah Warisan Berujung Sengketa, Ahli Waris Disarankan Tempuh Jalur Pengadilan

Foto: Kepala Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong, Dinas Pertanahan Kutim, Muhammad Saifullah Anwar.
Bujurnews, Sangatta – Perselisihan kepemilikan tanah warisan berpotensi memicu sengketa berkepanjangan apabila tidak disertai kejelasan dokumen dan dasar hukum. Perbedaan klaim antarahli waris maupun pihak yang menguasai lahan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan secara hati-hati.
Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyarankan masyarakat yang menghadapi sengketa tanah akibat persoalan pewarisan untuk menempuh jalur pengadilan. Langkah tersebut dinilai penting agar terdapat kepastian hukum mengenai pihak yang berhak atas tanah sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan.
Kepala Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong, Dinas Pertanahan Kutim, Muhammad Saifullah Anwar, mengatakan, pemerintah tidak bisa sembarangan memproses sengketa tanah warisan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan maupun hak atas tanah, pihak yang merasa memiliki hak perlu memperjuangkannya melalui mekanisme hukum.
“Kalau tanah yang alih waris, saya menyarankan supaya penguasa atau ahli waris itu menggugat ke pengadilan, sehingga ada dasar pemerintah untuk memproses lebih lanjut,” ujar Saifullah, Jum’at (20/11/2026).
Dia menjelaskan, persoalan tanah warisan membutuhkan kejelasan riwayat kepemilikan dan administrasi pertanahan. Sebab, dalam sejumlah kasus, tanah yang diwariskan tidak selalu memiliki dokumen pendukung yang tertib sehingga memunculkan perbedaan pemahaman di antara pihak keluarga.
Persoalan semakin kompleks ketika pemberi warisan telah meninggal dunia, sementara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah memiliki keterangan maupun dasar penguasaan yang berbeda.
Selain alih waris, praktik hibah tanah pada masa lalu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Saifullah mengungkapkan, terdapat pemberian hibah yang hanya disampaikan secara lisan tanpa dilengkapi bukti tertulis.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika muncul klaim dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas objek tanah yang sama.
“Dulu kita bisa membuktikan bahwa hibah pada waktu itu hanya disampaikan secara lisan, tidak tertulis, sehingga ini memunculkan persepsi orang berbeda-beda,” jelasnya.
Saifullah menegaskan, tertib administrasi menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya sengketa pertanahan. Masyarakat perlu memastikan setiap proses pengalihan hak atas tanah, baik melalui warisan maupun hibah, memiliki dokumen dan pencatatan yang jelas.
“Administrasi di pertanahan itu kuncinya. Ketika administrasi dijalankan dengan baik, tentunya ke depan tidak akan bermasalah, terutama terkait alih waris,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pertanahan Kutim terus mengupayakan penyelesaian persoalan pertanahan melalui mekanisme mediasi. Saifullah menyebutkan, target mediasi selama satu tahun telah terlampaui, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang membutuhkan proses lanjutan.
Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Terlebih, tanah warisan kerap menjadi aset keluarga yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial sehingga pengelolaannya perlu didukung administrasi yang tertib.
Dengan kejelasan dokumen dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tepat, potensi konflik antarahli waris diharapkan dapat diminimalkan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah.(kei/adv)



