Bujurnews.com, Sangatta- Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Kudungga melakukan aksi damai menuntut haknya dibayarkan dan perlunya pergantian pucuk pimpinan.
Koordinator yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan perawat berkumpul di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Kutim untuk melakukan aksi damai guna menyampaikan aksi dr Didit Tri Setyo Budi mengatakan ada beberapa tuntutan yang dilayangkan ke direktur RSUD.
“Ada poin utama dari banyak persoalan yang menjadi penyebab aksi damai ini,” kata koordinator aksi, dr Didit Tri Setyo Budi, Kamis (4/11/2021).
Didit menyebutkan sebelum nakes RSUD Kudungga turun melakukan aksi damai. Sebelumya sudah ada pertemuan antara perwakilan tenaga kesehatan dengan wakil bupati terkait dengan kondisi RSUD Kudungga termasuk dengan penyerahan pernyataan tertulis atau petisi.
“Saat ini kami datang dengan jumlah peserta yang lebih besar sebagai wujud kesungguhan kami untuk melihat perhatian dan perbaikan manajemen RSUD Kudungga,” papar dokter spesialis paru itu.
Didit menyebutkan ada beberapa alasan sehingga pucuk pimpinan rumah sakit plat merah itu dituntut mundur, diantaranya ia mengakui kepemimpinan direktur RSUD Kudungga bersifat otoriter dan tak sungkan-sungkan melakukan intimidasi terhadap karyawan sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan berpengaruh pada kondisitivitas di lingkungan rumah sakit.
“Selain masalah kepemimpinan yang otoriter, proses pengadaan barang dan jasa termasuk alat medis tidak melibatkan user sehingga pengadaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi alat yang diperlukan,” sebut Didit didepan Bupati dan Wakil Bupati Kutim.
Poin terakhir, kata Didit lagi, yaitu pengelolaan keuangan yang tidak termasuk dalam hal distribusi jasa pelayanan sehingga karyawan tidak mengetahui secara detail sumber dan kalkulasi jasa pelayanan yang diperoleh.
“Setiap upaya untuk meminta kejelasan ataupun transparansi jasa pelayanan tak perna ada kejelasan,” sebutnya.
Tak jauh berbeda, Yerina mantan Kepala Keperawatan Spesialis Covid-19 mengungkapkan jika selama ini mereka kerja ibarat sukarela. Ia mengatakan beberapa persoalan yang dialami dirinya dan rekan kerjanya, membuatnya dalam bekerja tidak nyaman.
“Kami sejak awal Covid-19 bulan Februari 2019, kami tidak ada sekalipun perhatian dari manajemen, pada saat sakit terpapar covid. Selain itu, setiap kami bekerja, pimpinan kami selalu memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan dan membuat hati kami terluka,” beber Yerina.
Bahkan, Yerina memyebut tidak adanya transparansi honor covid-19, dan saat ini belum cair.
“Kami punya hak ditahan, keluarga taunya kami kerja untuk melayani bukan sukarela tapi hak kami tak kunjung dibayarkan, menurut kami direktur telah gagal total dalam memimpin RSUD sehingga terjadi perpecahan di internal RSUD tersebut,” tandasnya.
Sementara Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang hadir dihadapan para tenaga kesehatan RSUD Kudungga itu memberikan respon positif dari tuntutan para tenaga kesehatan itu.
“Kita sudah mendapat apa yang mereka inginkan dari tuntutan mereka, nanti kita akan rapatkan, kami akan undang semuanya wakil bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Agggota DPRD yang hadir ditambah inspektorat dan BKPP agar maksimal bahas ini, jadi ini akan langsung kita tindaklanjuti,” katanya.
Lanjutnya, dirinya meminta kepada peserta aksi untuk menyerahkan urusan ini pada pemerintah.
“Serahkan semua ini kepada Bupati dan jajaran, kita akan segera menindaklanjuti apa yang telah di sampaikan,” tutupnya. (adv/kei/hdd)
