Foto : Bupati Kukar Edi Damansyah saat memberikan arahan kepada jajarannya. (Istimewa)
Bujurnews, KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara (Kukar) telah mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp 9.8 Miliar dari pusat yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi di daerah.
“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Rakor Pengendalian Inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan Kukar, Selasa (17/10) di ruang serbaguna Kantor Bupati.
Edi Damansyah mengatakan semua bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada ditengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh subtansinya, setelah rakor harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan pada kelompok yang diberdayakan.
“Adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya dari perjalanan itu memberikan pelajaran bagi kita jika semuanya bekerja dengan satu arah persoalan besar dipecahkan dengan baik,” terangnya.
Berkaitan dengan pengendalian inflasi sangat erat dengan kondisi pangan, fenomena alam dan adanya perang. Adanya kebijakan Pemerintah pusat hingga ke daerah dimana Kukar terutama dinas terkait harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan.
“Ápa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-al yang berkaitan bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang,” pintanya
Ia juga mengintruksikan kepada para camat, kades dan lurah agar bisa melihat situasi dengan baik untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan. Supaya program pengendalian inflasi salah satu kegiatannya pangan tepat sasaran sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.
“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” tegasnya. (Kar)
