DPRD Bontang Minta Pemkot Susun Dokumen Perencanaan untuk Revitalisasi Pujasera Selambai
Bujurnews – Pemerintah Kota Bontang diminta untuk segera menyusun dokumen perencanaan yang lengkap, termasuk Detail Engineering Design (DED), untuk merevitalisasi Pujasera Selambai. Hal ini penting agar dapat memperoleh dana dari APBN untuk mendukung perbaikan infrastruktur tersebut. Anggota DPRD Bontang, Faisal, yang juga merupakan warga Kampung Selambai, menekankan pentingnya dokumen perencanaan sebagai syarat utama untuk mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat.
Menurut Faisal, revitalisasi Pujasera Selambai sangat penting untuk mendukung pengembangan Kampung Selambai sebagai destinasi wisata unggulan Bontang. Dikatakannya, setelah pembangunan jembatan selesai, fokus selanjutnya harus pada renovasi Pujasera yang membutuhkan DED sebagai dasar perencanaan.
“Pujasera Selambai memiliki potensi besar sebagai tempat wisata yang dapat menarik lebih banyak pengunjung. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur sangat diperlukan. DED ini harus segera disusun agar bisa menjadi dasar untuk mengajukan anggaran ke pusat,” ujar Faisal.
Faisal juga mendorong Pemkot Bontang untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan tambahan anggaran. Mengingat pembangunan jembatan sebelumnya berhasil mendapat bantuan dari anggaran pusat, upaya yang sama perlu dilakukan untuk renovasi Pujasera agar tidak membebani APBD Bontang.
“Revitalisasi Pujasera ini sangat penting, dan kita perlu bantuan dari pusat untuk hasil yang maksimal. Dengan adanya dukungan anggaran pusat, kami harap tidak membebani APBD Bontang,” tegas Faisal.
Faisal berharap dengan adanya perbaikan tersebut, Kampung Selambai tidak lagi tercatat sebagai kawasan kumuh. Sebaliknya, ia ingin menjadikan Kampung Selambai sebagai destinasi wisata yang menarik, baik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Ia juga berharap agar Pemkot Bontang dapat mempercepat proses perencanaan ini dan memastikan adanya progres nyata pada tahun 2025.
“Perencanaan yang matang sangat penting. Tanpa perencanaan yang jelas, pusat atau provinsi tidak akan menanggapi. Tahun 2025 harus ada progres yang nyata,” pungkasnya. (ape/adv)
