Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja pada Senin (4/11/2024) dengan agenda pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, keenam Fraksi DPRD Bontang yakni Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS bersama NasDem, dan Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADG) menyampaikan pandangannya terkait dengan prioritas anggaran untuk tahun mendatang.
Diketahui, Tahun 2025, APBD Bontang diproyeksikan senilai Rp2,3 triliun, menurun dari APBD tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp3,3 triliun.
Heri Keswanto mewakili Fraksi Gerindra, menyoroti permasalahan terkait inovasi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Pihaknya mempertanyakan efektivitas program yang telah menghabiskan anggaran besar, sementara rasio pendapatan dari PAD dinilai tidak seimbang dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya.
“Sejauh ini kan PAD ini tidak seimbang dengan pendapatan lainnya. Untuk itu pemerintah harus bisa lebih jeli,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS bersama NasDem, Suharno, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat pesisir yang rentan menghadapi bencana kebakaran.
“Kami harap ini pemerintah bisa segera menyusun regulasi untuk mengamankan dana tak terduga yang dapat disalurkan kepada korban bencana alam di kawasan rawan,” ucapnya. (adv/ape)
