Bujurnews, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menghadapi tantangan besar menjelang akhir tahun anggaran 2024. Meskipun progres kegiatan fisik mencapai 90 persen, realisasi anggaran baru menyentuh 48,19 persen hingga triwulan III. Ya, potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang signifikan memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Mengingat hingga Agustus lalu, serapan anggaran Pemkot Samarinda ditargetkan mencapai Rp 5,05 triliun. Hal tersebut meningkat dari target awal, yakni Rp 4,27 triliun. Penambahan anggaran tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) serta transfer daerah.
Meski demikian, sisi belanja daerah justru mengalami pengurangan Rp 156,25 miliar, yang terfokus pada efisiensi belanja operasional dan modal.
Sebagai bagian dari badan anggaran (banggar), Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra, mengonfirmasi capaian kegiatan yang sudah menyentuh angka 90 persen dan menyisakan potensi silpa 10 persen. Meski begitu, Samri optimis bahwa semua program dapat selesai sesuai target.
“Saat ini laporan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), memperlihatkan progres kegaitan rata-ratanya di atas 90 persen,” terangnya, ketika dimintai keterangan, Rabu (11/12/2024).
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga menekankan perangkat daerah, mempercepat realisasi anggaran untuk meminimalkan Silpa.
“Kita harus maksimalkan implementasi program prioritas. Terutama yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebagian besar pendanaan Pemkot Samarinda didukung Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, Rp 588,36 miliar, yang rinciannya berupa bankeu spesifik Rp 7,4 miliar dan non-spesifik Rp 580 miliar. Bankeu tersebut dialokasikan pemkot dalam beberapa program prioritas. Seperti penanganan banjir melalui pembangunan drainase, normalisasi sungai, sampai revitalisasi pasar tradisional.
Dibandingkan dengan kota tetangga, Balikpapan. Bankeu yang diterima terbilang lebih tinggi. Ya, Balikpapan menerima Rp 125,16 miliar, yang dialokasikan pada sektor prioritas infrastruktur dengan pemasangan 73 unit penerangan jalan umum (PJU), pembangunan saluran primer di Batakan Besar dengan progres fisik 68,49 persen, serta peningkatan drainase perkotaan di 19 titik, sektor pertanian dengan pelatihan budidaya tanaman karet dan pembuatan pakan yang mencapai realisasi fisik 94,03 persen. Termasuk transporasi dan keselamatan jalan dengan pemasangan 8.600 rambu perlengkapan jalan.
Berbagai kendala teknis dan administrasi menghambat realisasi penuh dana tersebut. Hingga triwulan III, serapan bankeu baru mencapai 49,26 persen. Meskipun dana ini diarahkan untuk sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Potensi silpa yang besar seringkali menandakan adanya kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran. Pemkot Samarinda berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dan mengidentifikasi hambatan di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan maksimal, tanpa mengorbankan efisiensi.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mengungkapkan, silpa dengan nilai besar tersebut berasal dari transfer pusat yang kerap masuk justru di akhir tahun anggaran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, tren silpa Kota Samarinda lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada 2019, silpa mencapai angka Rp 200 miliar. Sedangkan pada 2020 Rp 150 miliar, berlanjut di 2021 Rp 120 miliar. Adapun pada 2022 dan 2023, mencapai Rp 180 miliar dan Rp 160 miliar.
Namun untuk tahun ini, Pemkot Samarinda menargetkan angka silpa bisa ditekan di bawah Rp 100 miliar. Samri melanjutkan, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Percepatan realisasi anggaran menjadi kunci untuk menekan silpa. Pihaknya juga terus mendorong pengawasan lebih ketat terhadap program prioritas yang belum selesai.
“Penyerapan anggaran yang maksimal dan efisien yang mengedepankan mutu atau kualitas bukan kuantitas. Itu kuncinya,” tambah Samri Shaputra.
Untuk diketahui, Pemkot Samarinda menargetkan hingga akhir tahun realisasi kegiatan fisik mencapai 100 persen dan realisasi keuangan mencapai 98 persen. Adapun di penghujung triwulan III, progres fisik telah mencapai 82/95 persen. Meskipun realisasi keuangan masih terbilang rendah, yakni 48,19 persen dari target 58 persen. (ape/yd)
