Bujurnews, Kutai Timur – Kutai Timur kembali diguncang kabar tak bertanggung jawab yang beredar di beberapa portal berita dan akun media sosial.
Informasi liar tersebut menuduh adanya praktik jual-beli proyek pemerintah untuk kepentingan Pilkada, bahkan mencatut nama Bupati Kutai Timur, ajudannya, serta salah satu kepala bidang di Bappeda Kutim tanpa proses konfirmasi ke narasumber.
Ketua Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Abdul Haris, mengecam keras beredarnya berita bohong tersebut. Ia menyebut, informasi yang tidak tervalidasi itu sangat mengganggu kondusivitas daerah hingga membuat para pengusaha dan investor merasa tidak nyaman.
“Ini sangat mengganggu pembangunan. Saya takut ini Haji Herman ini siapa tahu cuman ceritanya aja, dongeng aja,” ungkap Abdul Haris, Kamis (20/11/2025).
Ia meminta media dan para jurnalis untuk bersama-sama menelusuri asal muasal pemberitaan tersebut demi mencegah keresahan lebih luas.
“Nah, kita perlu nih dengan teman-teman wartawan telusuri itu media yang keluarkan berita itu, sumbernya dari mana? Jangan buat kita ini resah. Kita ini kontraktor resah, teman-teman media resah. Ayo kita sama-sama diskusi, kita cari di mana dia, Haji Herman itu benar enggak?” tegasnya.
Abdul Haris juga mendesak pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi terbuka dan melibatkan aparat penegak hukum, mengingat penyebaran berita bohong yang menyebut identitas seseorang merupakan pelanggaran serius berdasarkan Undang-Undang ITE.
“Harusnya pemerintah hari ini juga terbuka. Yang disebutkan namanya di situ, panggil wartawan, jelaskan. Panggil juga aparat, karena undang-undang IT jelas. Kalau membuat berita bohong dan menyebutkan nama, itu ancamannya pidana. Pemerintah ini harus jelas,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika, keterbukaan, dan sikap elegan dalam menghadapi isu yang dapat mengganggu iklim usaha di Kutim.
“Makanya humble, elegansi. Berdaya saing dan berkelanjutan, mandiri supaya kita ke depan tambah baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah memberikan klarifikasi resmi mengenai isu tersebut. Ia dengan tegas membantah tudingan liar tersebut.
“Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, itu hoaks dan tidak benar,” tegas Ardiansyah saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, pemberitaan tersebut bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menciptakan keresahan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami minta masyarakat lebih bijak dan tidak langsung percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Pastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi pemerintah,” ujarnya. (Ma/ja)
