Bujurnews.com, Kaltim – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2024 untuk memastikan rekomendasi audit dapat dituntaskan secara cepat dan terukur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kolaborasi legislatif dan eksekutif.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama unsur pimpinan DPRD lainnya, di Balikpapan. Hadir pula Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana.
Pertemuan turut diikuti seluruh anggota Banggar, jajaran Sekretariat DPRD, serta tenaga ahli, sementara pihak eksekutif hadir melalui Asisten I Setdaprov Kaltim Sirajudin, Kepala Inspektorat Irfan Prananta, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Rapat ini disiapkan sebagai forum sinkronisasi agar tindak lanjut temuan BPK berjalan satu langkah lebih cepat.
Dalam arahannya, Ekti Imanuel menyebut bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan rekomendasi BPK dilaksanakan, tetapi juga memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. “Pengawasan ini bukan soal mencari kesalahan, tapi memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan harus meningkat dari tahun ke tahun.
Ekti juga menegaskan bahwa pencapaian opini WTP tidak boleh sekadar menjadi target formal. Ia menyebut WTP harus dibarengi perbaikan sistemik agar tata kelola keuangan benar-benar kuat. “Predikat WTP itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana sistem pengendalian internal benar-benar bekerja,” katanya memberikan penekanan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perlunya percepatan penyelesaian seluruh temuan yang disampaikan BPK RI. Ia menegaskan DPRD ingin melihat progres konkret dari perangkat daerah. “Rekomendasi BPK itu bukan hiasan laporan. Kami ingin memastikan bahwa setiap catatan sudah bergerak menuju penyelesaian,” ujarnya.
Banggar berharap rapat lanjutan akan melahirkan rencana aksi yang jelas dan terukur, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Hasil rapat ini disebut menjadi acuan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di Kaltim. (Adv/Rir)
