Potensi Risiko Lingkungan Tinggi, DPRD Kaltim Minta Regulasi STS Segera Diperkuat
Bujurnews.com, Kaltim – Aktivitas Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur karena dinilai belum disertai regulasi yang memadai. Selain tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kegiatan tersebut juga membawa berbagai risiko lingkungan yang harus ditanggung daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa volume kegiatan STS di perairan itu sangat besar. Dalam satu bulan, sekitar 150 kapal terlibat bongkar muat, dengan rata-rata muatan mencapai 75.000 ton per kapal.
Jumlah transaksi yang terjadi pun sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan DPRD, nilai muatan yang mencapai Rp1 juta per ton membuat perputaran ekonomi di Muara Berau dapat menembus Rp7–8 triliun setiap bulan. Meskipun demikian, tak satu rupiah pun mengalir ke PAD Kaltim.
Hasanuddin juga menyebut situasi serupa terjadi di Muara Jawa. Meski volume lebih kecil—sekitar 10 hingga 30 kapal per bulan—aktivitas tersebut tetap tidak menghasilkan pendapatan bagi provinsi. Ia menilai hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat.
Selain persoalan PAD, ia mengingatkan bahwa kegiatan STS memiliki risiko tinggi. Pencemaran laut, tumpahan batubara, dan potensi kecelakaan kapal merupakan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.
Hasanuddin menegaskan perlunya regulasi dan skema pemanfaatan wilayah perairan yang lebih tegas agar risiko yang ditanggung daerah sebanding dengan manfaatnya. Menurutnya, aktivitas besar di wilayah kewenangan provinsi semestinya menghasilkan kontribusi nyata yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Kita harus memastikan ada keadilan. Jika Kaltim menanggung risikonya, daerah juga harus mendapatkan manfaat yang layak,” kata Hasanuddin. (Adv/Rir)
