Bujurnews.com – Jakarta resmi dinobatkan sebagai kota metropolitan terpadat di dunia oleh Divisi Kependudukan PBB, dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa. Kepadatan ini menempatkan Jakarta di atas Dhaka, Bangladesh, dan Tokyo, Jepang, yang selama bertahun-tahun menyandang predikat kota terpadat. Kondisi tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap distribusi penduduk nasional dan kebijakan pemerataan pembangunan.
Menurut laporan yang dikutip dari ABC, Dhaka menyusul di posisi kedua dengan hampir 40 juta penduduk, sementara Tokyo turun ke peringkat tiga dengan 33 juta jiwa akibat stagnasi pertumbuhan penduduk dan krisis demografi yang melanda negara itu.
Kepadatan penduduk Jakarta membawa tantangan serius, mulai dari kemacetan yang kronis, polusi udara, hingga banjir musiman. Persoalan semakin kompleks karena koordinasi tata ruang dan transportasi antarwilayah Jabodetabek tidak selalu berjalan efektif.
Menjawab persoalan kepadatan penduduk di sejumlah daerah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerukan agar warga Bali kembali mengikuti program transmigrasi. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/11/2025).
“Warga Bali harus ada yang disiapkan untuk transmigrasi lagi untuk mengelola lahan yang di luar Bali,” kata Nusron, dikutip dari detikBali. Ia menyebut beberapa daerah yang membutuhkan tenaga untuk mengelola lahan pertanian, antara lain Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua.
Menurut Nusron, Presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali program transmigrasi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan penduduk. “Pak Presiden tegas, kalau tidak ada masyarakatnya, datangkan dari Jawa, dari Bali. Program transmigrasi dihidupkan lagi dengan lahan garapan yang lebih menjanjikan,” ujarnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik ajakan tersebut dan mempersilakan warganya yang berminat mengikuti program transmigrasi. Ia menyebut migrasi ke daerah yang lebih luas bukan hal baru bagi masyarakat Bali.
“Ini maksudnya Bali sudah kelihatan padat. Di daerah lain ada lahan yang luas. Dulu kan ada transmigrasi, dibuka ruang bagi yang mau. Ada kesempatan memanfaatkan lahan di sana,” ujar Koster pada Senin (1/12/2025).
Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi beban Jakarta. Saat ini, pembangunan difokuskan pada Kawasan Kompleks Yudikatif yang mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA). Total anggaran untuk kawasan yudikatif dan eksekutif ini mencapai Rp 11,6 triliun, dengan kebutuhan lahan 57 hektare.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan kompleks perkantoran legislatif seluas 42 hektare yang meliputi Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, dan area kerja lainnya untuk periode 2025–2027.
Pembangunan prioritas lain, seperti penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika, ditargetkan rampung akhir 2025. Fasilitas pendukung seperti konektivitas jalan, hunian ASN, dan fasilitas pendidikan turut dipercepat untuk mendukung relokasi aparatur sipil negara yang dijadwalkan dimulai bertahap pada 2028.
Otorita IKN juga memastikan ketersediaan sumber air baku untuk kebutuhan para ASN yang akan bermukim di Nusantara, sebagai bagian dari persiapan infrastruktur dasar kota masa depan itu.
Dengan status Jakarta sebagai kota terpadat di dunia, pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan besar: mengurai persoalan kepadatan penduduk dan memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan baru yang lebih layak huni dan berkelanjutan.
