Bujurnews.com, Kaltim – DPRD Kalimantan Timur menyatakan bahwa persoalan guru honorer yang gagal ikut seleksi PPPK bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bukti perlunya reformasi manajemen tenaga pendidik di tingkat provinsi. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi Pemprov Kaltim untuk menata ulang sistem pendataan dan pembinaan guru honorer.
Ia menyampaikan bahwa ratusan guru honorer, sebanyak 600–700 orang, belum memenuhi syarat pengalaman kerja minimal dua tahun sehingga terhalang mengikuti seleksi PPPK. Angka tersebut diungkapkan sebelumnya oleh Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan.
Dalam penjelasannya, Agusriansyah mengkritik lemahnya penanganan data honorer dan lambatnya penyelesaian masalah. “Jika data honorer tertata sejak awal, kasus seperti ini tidak akan terjadi. Pemerintah harus mulai memperbaiki sistem pencatatan dan pembinaan,” ujarnya.
Ia menyebut kekurangan guru di Kaltim telah berlangsung lama dan memiliki dampak langsung pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Situasi ini bahkan mendorong DPRD memasukkan skema pengajar pengganti dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan untuk mengantisipasi kekosongan tenaga pendidik.
Menurut Agusriansyah, permasalahan honorer yang belum bisa ikut seleksi PPPK hanya satu dari sekian banyak bukti bahwa pendataan guru belum berjalan optimal. Ia mendorong Pemprov untuk menerapkan sistem berbasis data real agar penempatan, pembinaan, dan pengangkatan guru dapat lebih terukur.
Ia juga menilai pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan data honorer. Banyak guru di lapangan yang sudah mengabdi lama namun tidak tercatat secara resmi sehingga terganjal persyaratan administrasi.
Agusriansyah berharap perbaikan manajemen guru dapat dilakukan segera agar persoalan serupa tidak berulang dan guru honorer memperoleh kepastian masa depan. “Ini bukan hanya soal PPPK, tetapi soal penataan tenaga pendidik secara keseluruhan,” pungkasnya. (Adv/Rir)
