Bujurnews.com, Kaltim – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyoroti dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang menyebabkan APBD Kaltim tahun 2026 turun drastis. Ia menegaskan penyesuaian anggaran tersebut bukan sekadar persoalan angka, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Yenni menjelaskan bahwa APBD Kaltim yang pada 2025 mencapai sekitar Rp21 triliun harus disesuaikan menjadi Rp15 triliun untuk tahun anggaran 2026. Penurunan hampir Rp6 triliun ini disebut sebagai pukulan besar yang berpotensi memengaruhi program pembangunan lintas sektor.
“Dampaknya untuk DPRD sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang paling terasa itu justru pada masyarakat. Pemangkasan hampir Rp6 triliun tentu membawa efek besar,” ujarnya menegaskan.
Ia menyebut sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar menjadi bidang yang paling rentan terdampak. Selama ini, berbagai program publik digerakkan melalui dukungan TKD, sehingga penyesuaian anggaran akan menuntut pemerintah daerah bekerja lebih efisien.
Meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat, Yenni menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah provinsi dan DPRD mampu menemukan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menilai kebijakan pemerintahan yang baru dilantik telah menyusun skema mitigasi yang lebih adaptif.
“Dengan kebijakan pemerintahan yang baru, saya yakin akan ada solusi terbaik. Kita harus tetap memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh kondisi ini,” ucapnya.
DPRD Kaltim memastikan akan mengawal penyusunan APBD 2026 secara ketat untuk meminimalkan dampak pemangkasan anggaran terhadap layanan publik. Yenni menegaskan, komitmen terhadap sektor prioritas—seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Kaltim.
Dengan langkah pengawasan dan penajaman kebijakan tersebut, DPRD berharap penurunan anggaran tidak menghambat realisasi program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. (Adv/rir)
