Bujurnews, Kutai Timur — Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan perlunya percepatan pemutakhiran data sebagai fondasi utama penyaluran seluruh program bantuan sosial di daerah.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan data yang benar-benar terintegrasi guna memetakan masalah kesejahteraan sosial secara akurat. Karena itu, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (SIPMAS) dinilai sangat penting.
“SIPMAS membantu pemerintah daerah memetakan kasus sosial, kebutuhan masyarakat, hingga program intervensi yang harus dilakukan dengan tepat sasaran,” ujar Ernata.
Ia menyampaikan bahwa Bupati Kutim sangat mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk berbagai program, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, hingga anggaran RT sebesar Rp250 juta per tahun.
“Semua anggaran ini dimaksudkan untuk pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Ernata menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kemiskinan akan terlihat dari berkurangnya jumlah warga miskin di desa. Jika angka kemiskinan tetap tinggi, hal itu menunjukkan kurang optimalnya kinerja pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, maupun OPD terkait.
Ia meminta seluruh kepala desa serta operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) untuk melakukan pendataan secara jujur dan objektif.
“Masukkan data kondisi masyarakat apa adanya, tanpa pandang bulu. Jika data di aplikasi SIKS-NG tidak benar, akan memicu banyak sanggahan dari masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ernata, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memperbarui data, baik dengan menghapus warga yang sebelumnya tidak mampu namun kini telah sejahtera, maupun menambahkan warga miskin baru yang muncul akibat perubahan kondisi ekonomi.
“Sesuaikan data kemiskinan dengan kondisi riil masyarakat di desa masing-masing,” pungkasnya. (Ma/ja)
