Bujurnews, Kutim – Ketimpangan akses pendidikan dan infrastruktur masih dirasakan masyarakat adat Suku Basap di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur. Kondisi tersebut terungkap saat Lembaga Adat Suku Basap menyampaikan langsung keluhannya kepada DPRD Kutai Timur dalam kunjungan resmi ke Kantor DPRD, Senin (12/1/2025).
Aspirasi itu disampaikan oleh rombongan yang dipimpin Ketua Adat Suku Basap, Serin, bersama sejumlah tokoh adat serta perwakilan Kesultanan Kutai, yakni Raden Faisal dan Hasanuddin selaku Panglima Kesultanan Ing Martadipura Kutai Kartanegara Tenggarong.
Mereka diterima Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur Julfansyah, didampingi anggota Komisi D, Sekretaris DPRD Jainuddin, serta Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Rudi, di Ruang Hearing DPRD Kutai Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Serin memaparkan realitas pendidikan masyarakat Suku Basap yang masih memprihatinkan. Dari sekitar 100 anak usia sekolah di wilayah adat mereka, hanya satu anak yang mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA, sementara sekitar 10 anak menamatkan SMP. Selebihnya hanya lulus SD, bahkan sebagian tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
“Kondisi ini bukan karena mereka tersisih, tetapi karena belum adanya pembinaan yang berkelanjutan. Kami dari kesultanan bersama para relawan mencoba mengambil peran agar generasi Suku Basap memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Serin.
Tak hanya pendidikan, keterbatasan sarana pendukung pelestarian adat dan budaya juga menjadi sorotan. Serin menilai belum adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas adat Suku Basap. Selain itu, kondisi jalan kampung yang rusak turut dikeluhkan, terlebih wilayah adat tersebut dikelilingi oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Julfansyah, menegaskan bahwa DPRD terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius DPRD.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi ini, terutama terkait pendidikan, penguatan lembaga adat, dan pembangunan infrastruktur. Insyaallah akan kami dorong masuk dalam anggaran perubahan 2026 dan anggaran murni 2027,” kata Julfansyah.
Ia menambahkan, Komisi D juga akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan DPRD serta menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat Suku Basap di Kaliorang. (Ma/)
