Bujurnews, Kutim – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur menggelar khatamul Qur’an bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) serta sejumlah stakeholder. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyerahan bantuan kepada beberapa pondok pesantren di Kutai Timur. Kamis (14/01/2026).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menjelaskan bahwa bantuan yang diserahkan diberikan secara bergilir kepada empat hingga lima pondok pesantren setiap bulannya. Bantuan tersebut bukan berasal dari anggaran dinas, melainkan dari infak sukarela yang dikumpulkan oleh jajaran DPPKB.
“Bantuan ini bukan dari dana kantor. Kami mengedarkan infak, biasanya disediakan di ruang lobi. Berapa pun yang terkumpul, bahkan satu sen pun, itu wajib kami serahkan sepenuhnya kepada pondok pesantren yang mendapat giliran di bulan tersebut,” ujar Achmad.
Ia menyebutkan, dana infak tersebut dapat digunakan pondok pesantren untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti membayar listrik, air, maupun membeli sembako.
“Untuk apa kami serahkan? Bebas, mau bayar lampu, air, atau beli sembako. Yang penting itu bermanfaat untuk pondok pesantren,” jelasnya.
Sebagai balasan, DPPKB Kutim hanya meminta doa dari para pengelola pondok pesantren agar seluruh jajaran dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.
“Kami hanya minta didoakan. Dalam pemerintahan pasti ada godaan dan cobaan. Jadi selain ikhtiar, kami juga perlu doa agar bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Selain penyerahan bantuan, Achmad menyampaikan bahwa kegiatan pengajian tersebut merupakan agenda rutin Dharma Wanita. Namun, pihaknya memanfaatkan momentum tersebut untuk menyisipkan sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
“Majelis taklim ini sebenarnya program rutinitas Dharma Wanita. Biasanya hanya sebatas pengajian dan penyerahan bantuan. Tapi kami mencoba menyelam sambil minum air, bagaimana isu stunting dan program Bangga Kencana bisa masuk dan dipahami,” ujarnya.
Dalam pengajian itu, selain tausiyah juga dilakukan sosialisasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat (Toga–Toma). Menurut Achmad, keterlibatan masyarakat dan tokoh agama sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi terkait pemahaman keluarga berencana dan stunting.
“Selama ini masih ada anggapan bahwa keluarga berencana itu hanya soal alat kontrasepsi. Padahal cakupannya sangat luas, mulai dari kesehatan ibu dan anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan, hingga perhatian terhadap lansia. Peran pemerintah hadir sejak dalam kandungan sampai usia lanjut,” paparnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sayangnya, masih ada OPD yang tidak hadir meskipun telah diundang, sehingga peluang kolaborasi belum optimal.
“Kalau tidak pernah duduk bersama, bagaimana bisa tahu irisan program antar dinas. Contohnya dengan Dinas Pendidikan, kami punya program Tamasa (Taman Asuh Sayang Anak) yang berkaitan dengan PAUD Holistik Integratif, parenting, dan tumbuh kembang anak. Bahkan sekolah lansia juga masuk pendidikan nonformal,” jelasnya.
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, lanjut Achmad, juga menjadi kunci utama dalam menekan faktor risiko stunting sejak 1.000 HPK.
“Kalau faktor risikonya bisa ditekan, maka angka stunting akan kecil. Tapi kalau risikonya tidak ditekan sejak awal, stunting justru bisa semakin besar. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sangat penting,” pungkasnya. (Ma/ja)
