Bujurnews, Nasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza sebagai elemen kunci tahap kedua dari rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat guna mengakhiri perang di wilayah Palestina.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa DEWAN PERDAMAIAN telah dibentuk,” tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (16/1/2026). Ia menyebutkan bahwa susunan anggota dewan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
Trump bahkan menyebut lembaga baru ini sebagai dewan paling bergengsi yang pernah dibentuk. “Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,” ujar Trump.
Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan tak lama setelah munculnya komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite tersebut dirancang untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza pascaperang dan akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Dalam rencana tersebut, Trump disebut-sebut akan memimpin dewan tersebut.
Rencana perdamaian Gaza juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu pengamanan wilayah serta melatih unit-unit kepolisian Palestina yang telah diverifikasi.
Menanggapi perkembangan ini, pemimpin senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa kelanjutan rencana tersebut kini bergantung pada peran mediator dan komunitas internasional.
“Bola sekarang berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite,” kata Naim dalam pernyataannya, Kamis (15/1).
Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober 2025, dengan hasil utama berupa kembalinya seluruh sandera yang ditahan Hamas serta berakhirnya pertempuran besar di wilayah yang terkepung itu. Saat ini, fase kedua rencana tersebut tengah berjalan, meski masih diwarnai berbagai persoalan krusial.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa sedikitnya 451 orang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata resmi diberlakukan.
Bagi pihak Palestina, isu utama tetap pada penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza, yang sebenarnya tercantum dalam kerangka rencana perdamaian, namun hingga kini belum memiliki jadwal pelaksanaan yang jelas.
Di sisi lain, Hamas menolak untuk secara terbuka berkomitmen pada pelucutan senjata penuh, sebuah tuntutan yang dinilai tidak dapat ditawar oleh Israel, sehingga masa depan implementasi penuh rencana perdamaian tersebut masih diliputi ketidakpastian.
