Bujurnews, Balikpapan – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam industri di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kolaborasi ini memanfaatkan potensi pengolahan air laut dari operasional Kilang Balikpapan sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan substitusi impor garam nasional.
Penjajakan kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose, Rabu (28/1). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pasokan garam industri di dalam negeri, mengingat Indonesia masih mengandalkan impor sekitar 64 persen dari total kebutuhan garam.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menyebut sinergi KPI dan PT Garam sebagai tonggak penting dalam agenda hilirisasi nasional. Ia menilai kerja sama ini tak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan pangan.
“Kolaborasi antara KPI dan PT Garam ibarat double gardan kemandirian. Tidak hanya kemandirian energi, tetapi juga berkontribusi pada kemandirian pangan,” ujar Agung.
Menurutnya, proyek ini berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari tumbuhnya kawasan industri baru hingga pembukaan lapangan kerja. Ia optimistis Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai produsen garam industri di kawasan Asia Tenggara.
Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menjelaskan, proyek hilirisasi ini akan memanfaatkan air buangan desalinasi (brine water) dari kilang RDMP Balikpapan. Hasil survei lapangan menunjukkan potensi kandungan garam dalam air buangan tersebut sangat menjanjikan.
“Berdasarkan analisa awal, proyek ini berpotensi menghasilkan sekitar satu juta ton garam per tahun,” jelas Abraham.
Ia menambahkan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 5,7 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat hingga 7,3 juta ton seiring pembangunan fasilitas chlor alkali plant. Sementara itu, kapasitas produksi PT Garam baru sekitar 500 ribu ton per tahun, sehingga masih terdapat kesenjangan besar yang harus dipenuhi.
“Ini menjadi tugas kita bersama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam pemenuhan garam industri,” tegasnya.
Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Danantara. Managing Director 2 Danantara, Setyo Hantoro, menyatakan pihaknya telah menyiapkan 41 program strategis, dengan 20 di antaranya fokus pada hilirisasi energi dan pangan, termasuk garam, bioetanol, dan bioavtur.
Menurut Setyo, sinergi antar-BUMN seperti KPI dan PT Garam sejalan dengan strategi hilirisasi pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen.
“Sinergi ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus membuat Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat,” ujarnya.
Kerja sama ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Regulasi tersebut menargetkan pemenuhan garam konsumsi dan sebagian industri dari produksi dalam negeri mulai 2025, pemenuhan garam industri pangan dan farmasi paling lambat akhir 2025, serta garam industri kimia paling lambat akhir 2027.
