Bujurnews, NAsional – Kementerian Agama (Kemenag) RI menyatakan potensi perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Indonesia merupakan hal yang lumrah. Masyarakat diimbau menyikapi dinamika tersebut dengan kedewasaan serta saling menghormati.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan perbedaan awal bulan hijriah terjadi karena beragam metode yang digunakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, mulai dari hisab, rukyatul hilal, hingga konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
“Sebenarnya kalau berbeda itu biasa, karena cara pandang dan cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama,” ujar Arsad di Jakarta, Selasa (10/2).
Berdasarkan data hisab Ramadan 1447 H, ijtimak (konjungsi) diprediksi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 19.01 WIB. Namun saat matahari terbenam di hari yang sama, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk.
Arsad memaparkan ketinggian hilal berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga minus 0 derajat 58 menit 47 detik. Angka tersebut belum memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat agar dapat dirukyat (imkanur rukyat).
Secara teoritis, kondisi ini membuka kemungkinan pemerintah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 melalui metode istikmal atau penyempurnaan bulan Syakban menjadi 30 hari.
Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026 melalui Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. Keputusan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal dengan parameter KHGT.
“Kalau istilahnya Prof. Thomas Djamaluddin, itu ada hilal global dan hilal lokal. Jelas kalau hilal lokal dengan hilal global, itu sudah pasti berbeda,” jelas Arsad.
Menyikapi potensi perbedaan tersebut, Arsad menegaskan pemerintah tetap mengedepankan mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah. Sidang ini akan melibatkan pemerintah, pakar astronomi, serta seluruh ormas Islam untuk membahas dan memutuskan awal Ramadan secara bersama.
“Kita undang seluruh ormas Islam, baik Muhammadiyah, NU, Persis, dan yang lain. Kita dengarkan pandangan mereka, kemudian dimusyawarahkan dan diambil keputusan yang maslahat,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat menjadikan perbedaan metode dan hasil penetapan sebagai bagian dari khazanah keislaman, bukan sumber perpecahan.
“Perbedaan itu wajar dan kita harus terlatih untuk menghormati perbedaan-perbedaan tersebut,” pungkas Arsad.
